Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura Sosial & Politik

Tegas, Tokoh Gereja Kabupaten Jayapura Tolak Penjabat Bupati yang Bukan OAP

Beberapa Tokoh gereja di Sentani saat memberikan pernyataan terkait penentuan Penjabat bupati Jayapura, Sabtu (17/12/2022).

Sentani – Ketua Persekutuan Gereja – Gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura, Pdt. Naftali Modouw menolak keputusan pemerintah pusat terkait penetapan Penjabat Bupati Jayapura yang bukan Orang Asli Papua (OAP).

“Kami menyadari bahwa itu hak dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, tetapi ada juga aspirasi dari masyarakat yang mendorong putra putri  terbaik dari Jayapura ini,” ujar Pdt Naftali Modouw mewakili PGGJ Kabupaten Jayapura di Kota Sentani, Sabtu (17/12/2022).

Dimana sebelumnya, kata dia, hal yang sama juga sudah disampaikan oleh DPRD kabupaten Jayapura yang telah merekomendasikan nama pejabat untuk duduk sebagai pejabat Bupati Jayapura.

Menurutnya, apa yang sudah disampaikan oleh DPRD kabupaten Jayapura itu merupakan perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Ðan kami menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh DPR itu, karena suara DPR juga suara rakyat Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Karena  itu pihaknya meminta pemerintah pusat supaya perlu mempertimbangkan dan melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Ia menilai, keputusan Mendagri yang tidak mengangkat putra-putri asli Kabupaten Jayapura untuk dijadikan penjabat Bupati merupakan satu hal yang dapat memicu konflik yang mengancam terhadap terganggunya situasi kamtibmas di wilayah  Kabupaten Jayapura.

“Saat ini masyarakat banyak kecewa dengan berbagai persoalan, jangan sampai dengan masalah ini kita sudah memberikan ruang untuk mengacaukan situasi keamanan di Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Pdt Jhon Ibo menyatakan orang Papua adalah bagian dari sejarah penting negara Kesatuan Republik Indonesia dan orang Papua sudah banyak mengukir prestasi, termasuk di bidang pemerintahan. Lalu kapan mereka bisa mempersembahkan yang terbaik untuk negara ini, kalau mereka masih  dianggap belum mampu dengan label yang negatif.

“Ada statemen pejabat negara, membawa Papua kedalam pangkuan ibu pertiwi, mau dipangku saja tetap seperti anak kecil, tidak pernah jadi dewasa, tidak bisa. Sekarang dia sudah dewasa dan dia mau membuktikan bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk ibu pertiwi,” tandasnya.