Jayapura – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memfinalkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 untuk seluruh provinsi di Tanah Papua.
Finalisasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB BKKBN RI, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA, saat membuka kegiatan Internalisasi PJPK dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional VII di Jayapura, Jumat (13/6).
Dr. Ukik menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi terhadap isu kependudukan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sudah disusun sebagai arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dan Peta Jalan Kependudukan ini adalah bagian dari anak tangga menuju cita-cita tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat 30 indikator dalam PJPK yang melibatkan berbagai instansi lintas sektor, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengentasan stunting. PJPK tidak hanya relevan bagi Kemendukbangga/BKKBN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Salah satu capaian positif yang disoroti adalah penurunan angka kelahiran rata-rata di Papua, dari 2,8 anak per wanita (2020) menjadi 2,6 anak per wanita. Namun, Ukik menegaskan bahwa penurunan ini belum cukup.
“Kualitas penduduk tidak hanya diukur dari jumlah, tapi juga dari aspek gizi dan kesehatan. Papua sudah mengalami penurunan status stunting sebesar 4 persen menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan kependudukan adalah tanggung jawab semua pihak di Tanah Papua.
“Masalah stunting itu dampaknya bukan hari ini, tapi 20 hingga 30 tahun ke depan. Kita harus menanganinya sejak dini agar tidak menjadi beban generasi mendatang,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pendekatan kultural dalam penerapan program keluarga berencana (KB). Menurutnya, program KB harus mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Papua yang masih memegang tradisi memiliki banyak anak.
“Dua anak mungkin tidak selalu cocok di semua budaya. Tapi jika punya banyak anak, harus dipikirkan juga asupan gizinya. Di sinilah pentingnya kesadaran bersama untuk membangun kualitas, bukan hanya kuantitas,” tegasnya.
Ramses optimis bahwa jika semua pihak bergandengan tangan, Papua bisa menjadi bagian dari bonus demografi nasional pada tahun 2045, dengan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.
