Pasific Pos.com
Headline

Pemprov Papua Siap Gelontorkan Dana Hibah Pilkada 2024

Pj Sekda Papua, Derek Hegemur dan Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua siap menggelontorkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan pihak keamanan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Pj Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan usai penyerahan DPA SKPD di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (23/1/2024).

Sekda mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah ( NHPD ) antara Pemprov Papua dan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan sudah ditandatangani akhir tahun 2023 lalu.

“Anggaran KPU, Bawaslu dan pihak kemanan kita akan cairkan 100 persen dalam waktu dekat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Papua sebesar Rp 155 milyar.
Nilai tersebut ditetapkan setelah dirasionalisasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua.

“Anggaran yang kami usulkan itu sebesar Rp 242 milyar. Tetapi setelah dilakukan rasionalisasi oleh tim TAPD Papua, akhirnya disepakati sebesar Rp 155 milyar,” katanya.

Namun demikian, sesuai tahap pencarian seharusnya anggaran sebesar 40 persen cair pada tahun 2023, tetapi tidak bisa cair karena ada masalah dengan kondisi keuangan pemerintah Papua.

“Tahun 2023 lalu Pemprov Papua hanya mau cairkan 19 persen, tapi kami dari KPU menolak karena tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang kita tandatangani,” kata Steve Dumbon kepada wartawan usai menghadiri sosialisasi pemilu di hadapan ASN Papua, di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (15/1/2024).

Steve mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pj Sekda Papua, sehingga NPHD yang telah ditandatangani akan kita addendum.

“Kita terus menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah, dan pemerintah menaruh perhatian khusus terkait pencairan anggaran tersebut. Kami yakin dan kami percaya dengan dukungan penuh pihak pemerintah kepada kami,” tuturnya.

Steve berharap, anggaran KPU bisa cair pada bulan depan (Februari), sehingga pelaksaan tahapan pilkada bisa berjalan di bulan Maret. Ya, Pilkada itu di bulan November, sehingga proses tahapan sudah harus dimulai pada bulan Maret, sehingga kita berharap anggaran bisa cair 100 persen di bulan depan,” tegasnya.