Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Pemda Waropen Gelar Rapat Aksi 1 “Analisa Situasi” KP2S, Stunting Tidak Boleh Terabaikan

Stunting-03
Rapat Aksi 1 Analisa Situasi Konvergensi Percepatan Penurunan stunting (KP2S) bertempat di ruang rapat Bappeda, Selasa (30/3/21).

Waropen – Percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu Prioritas Nasional membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan Rapat Aksi 1 Analisa Situasi Konvergensi Percepatan Penurunan stunting (KP2S) bertempat di ruang rapat Bappeda, Selasa (30/3/21).

Hal itu dikatakan kepala Bappeda Kabupaten Waropen Bob Woriori,S STP,M.Si saat ditemui, disampaikan bahwa Bappeda selaku koordinator pelaksanaan KP2S di Kabupaten Waropen, memfokuskan pelaksanaan rapat kali ini pada Aksi 1 “Analisa Situasi” yang dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif dan hasil dari Analisa Situasi inilah yang nantinya menjadi dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1000 HPK.

“Kami Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluru aksi kepada OPD terkait, dalam rangka percepatan penanganan terhadap Stunting di Kabupaten Waropen, sehingga hal yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD terkait kami (red-Bappeda) bertanggungjawab untuk mengawal, mengkoordinasikan hal-hal yang disampaikan atau aksi dari OPD Teknis dalam penurunan stunting di Waropen”. Terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen Marthinus E Serarawani mengatakan, bahwa persoalan stunting secara khusus di Kabupaten Waropen menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah karena hal ini menyangkut generasi kedepan.

Dijelaskan, bahwa Bappeda sebagai Ketua yang langsung mengkoordinir, telah sepakat untuk bersama-sama membangun komunikasi dengan pimpinan daerah sehingga bagian ini tidak terabaikan dalam perencanaan anggaran.

Menurutnya, stunting dampaknya cukup besar sehingga harus ada keterpaduan dari semua stakeholder yang mempunyai tanggungjawab dalam penurunan angka stunting.

Lanjut Marthinus mengatakan, Stunting tidak boleh terabaikan, sudah merupakan program prioritas secara nasional yang ada dalam RPJMN, turunannya kepada RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota, Stunting skopnya luas dan menjangkau seluruh stakeholder di dalamnya mempunyai tanggungjawab moril, dan tanggungjawab secara fisik.

“Sebagai kepala dinas kesehatan mempunyai tanggungjawab untuk mengkoordinir petugas di Puskesmas-puskesmas yang mempunyai tanggungjawab langsung dalam penanganan secara khusus gizi terhadap anak-anak yang korelasinya pada posyandu-posyandu yang ada di setiap kampung”. Ucapnya.

Artikel Terkait

Anak Muda Waropen Daftar Calon Bintara Noken Polri

Afrans

Tahap Pertama DD 8 Persen di Waropen Sudah Masuk ke Rekening Kampung

Afrans

33 Penjabat KPK Yang Dilantik Ditunda

Afrans

Tutup Musrenbang RKPD 2022, Ini Pesan Bupati Waropen

Afrans

Musrenbangda RKPD 2022 Hasilkan 661 Program dan 397 Kegiatan

Afrans

Rencanakan Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Diunggulkan

Afrans

Bappeda Waropen Gelar Forum OPD

Afrans

per 30 Maret 2021, 550 Orang Telah Divaksinasi Covid-19 di Waropen

Afrans

Bicara Generasi Kedepan, Tapi Abaikan Stunting Jangan Bermimpi

Afrans