PB Muaythai Diguncang Mosi Tidak Percaya dari 28 Pengprov

Jakarta – Kepengurusan PB Muaythai Indonesia tengah diguncang mosi tidak percaya yang diajukan oleh sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) dari berbagai daerah di Tanah Air.

Langkah ini mencerminkan kekecewaan mendalam daerah terhadap kepemimpinan pusat yang dinilai tidak lagi berjalan profesional dan transparan.

Sebanyak 28 Pengprov Muaythai dari berbagai wilayah, di antaranya Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Selatan, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, secara resmi menyatakan sikap tersebut.

Bidang Hukum dan Organisasi PB Muaythai Indonesia yang juga Sekretaris Umum Muaythai Indonesia Sumut, Zulkifli Lubis SH, menyampaikan bahwa mosi tidak percaya ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh Pengprov yang merasa aspirasi mereka selama ini tidak diakomodasi oleh pengurus pusat.

“Keputusan ini kami ambil demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet Muaythai Indonesia,” ujar Zulkifli, Senin (30/3/2026).

Dalam surat resmi yang telah dilayangkan ke PB Muaythai Indonesia, para Pengprov menyoroti sejumlah persoalan krusial. Di antaranya adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, buruknya komunikasi antara pengurus pusat dan daerah, serta program pembinaan atlet yang dinilai tidak berjalan maksimal.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta Komite Olimpiade Indonesia sebagai bentuk keseriusan langkah yang diambil.

Para Pengprov mendesak agar segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai solusi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan baru. Mereka menilai langkah ini penting guna memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus menyelamatkan pembinaan atlet di daerah.

Menurut Zulkifli, selama ini komunikasi yang tidak efektif antara pusat dan daerah telah berdampak langsung pada pelaksanaan program, agenda kompetisi, hingga perkembangan atlet di berbagai wilayah.

“Kami akan menggelar Munaslub dalam waktu dekat di beberapa daerah untuk melihat sejauh mana respons PB terhadap kondisi ini,” tegasnya.

Situasi ini menjadi perhatian serius di kalangan olahraga nasional, mengingat Muaythai merupakan salah satu cabang olahraga yang telah menyumbangkan prestasi bagi Indonesia di tingkat internasional.

Para Pengprov berharap konflik ini dapat segera diselesaikan secara bijaksana demi menjaga soliditas organisasi, sekaligus memastikan pembinaan atlet tetap menjadi prioritas utama untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan.