Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Menkopolhukam Diminta Jangan Bolak Balikan Fakta Tentang Papua, Yunus Wonda : Ini Satu Pembohongan Publik

Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH. (foto Tiara)

Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH. (foto Tiara)
Jayapura : Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, yang mengatakan bahwa dari hasil survei, 85 persen masyarakat Papua telah menerima pemekaran Provinsi Papua.

Dengan adanya pernyataan itu, Yunus Wonda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPR Papua mengingatkan Menkopulhukam untuk hati hati atas apa yang sudah dilontarkan, sebab itu bisa menjadi pembohongan publik karrna dianggap sudah membolak balikan fakta yang sebenarnya.

“Ya, ini kami lihat satu pembohongan publik yang dilakukan oleh seorang Menkopolhukam untuk rakyat Papua. Ini cara cara yang tidak baik, sebaiknya Menkopolhukan jangan membolak balikkan keadaan yang ada saat ini di Papua karena yang jadi korban disini adalah rakyat Papua. Saatnya sekarang berbicara kebenaran tentang Papua, karena Papua ini sudah menjadi korban akibat penipuan, bukan membolak balikan fakta. Kedepannya kami harap tidak lagi membolak balikan fakta riil yng terjadi di Papua, “tegas Yunus Wonda kepada Pasific Pos lewat via telepon, Sabtu 30 April 2022.

Menurutnya, jika Menkopolhukam telah menyampaikan 85 persen rakyat Papua minta pemekaran, ini suatu fakta yang sangat tidak sesuai yang terjadi di lapangan dan di kondisi rakyat di Papua.

“Kalau kita mau jujur yang sebenarnya hari ini, justru yang 85 persen itu yang menolak dan 20 persennya itu yang menerima pemekaran. Jadi, yang menolak pemekaran itu lebih besar dibanding yang menerima di seluruh kabupaten/kota. Ya, kita harus jujur mengatakan hal yang sebenarnya, jangan kita menutupi keadaan yang sebenarnya dengan membolak balikan keadaan karena rakyat Papua ini yang jadi korban akibat dari penipuan,” cetusnya.

Seharusnya kata legislator Papua ini belajar dari pengalaman dan belajar dari yang sebelum sebelumnya. Sehingga masyarakat Papua terus tidak jadi korban atas tindakan tindakan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat Papua demi kepentingan politiknya itu.

Sebab kata Yunus Wonda, dengan menciptakan kebohongan – kebohongan, akhirnya rakyat Papua hari ini tidak ada kemajuan sampai hari ini di atas tanahnya sendiri. Karena semua informan yang masuk dan informan yang dilakukan itu semua selalu salah.

“Itu juga pernah terjadi yang pernah disampaikan oleh Mendagri bahwa hasil dari pada BIN, bahwa Papua harus dimekarkan. Ini kan tidak bisa seperti itu, sudah cukup. Kami ini bagian dari rakyat Papua yang jadi korban yang kami alami hari ini. Orang di luar Papua boleh ngomong apa saja, tapi yang menanggung hidup hari ini adalah orang Papua itu sendiri,” kata Yunus Wonda atau disingkat YW.

Apalagi lanjut Yunus Wonda, orang Papua hari ini hidup dalam ketidakpastian, dalam ketakutan dan dalam ketidaknyamanan, padahal mereka ada diatas tanah mereka sendiri, tapi mereka merasa seperti bukan orang asli Papua justru mereka seakan hidup di perantauan bukan diatas tanahnya sendiri.

“Jadi kalau hari ini orang bicara pemekaran, orang bicara setuju dan tidak, sebenarnya persoalan Papua ini bukan persoalan baru, ini persoalan sejak tahun 60 -an, hanya saja pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah Papua,” ungkapnya.

Ditegaskannya, meskipun hari ini banyak orang bicara mending terjadi pemekeran, namun itu tidak menjamin rakyat Papua akan sejahtera dan juga tidak menjamin
persoalan Papua akan selesai. Apalagi dengan pemekaran sudah tidak lagi terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB. Tidak ada jaminan itu.

“Tap disini saya mau kasih tahu bahwa pemekaran tidak menyelesaikan persoalan di Papua, Persoalan Papua itu, persoalan yang jelas jelas persoalan politik. Terbukti sejak tahun 60- an hingga hari ini, Papua tidak ada kedamaian, malah yang terjadi kematian, Papua terus terjadi gejolak dan masih terus terjadi penembakan penembakan. Baik itu yang jadi korban masyarakat sipil, Papua asli, non Papua, Anggota TNI/Polri dan juga TPM OPM. Terjadi korban terus, kapan gejolak di Papua ini akan berakhir, kapan air mata rakyat Papua akan berhenti. Masa negara sebesar hari ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah Papua,” cibirnya.

Menurut Yunus Wonda, dengan melihat sekian banyak pemekaran, itu tidak bisa menjawab persoalan Papua malah nantinya akan memperkeruh suasana.

“Kita hanya mematikan asapnya tapi kita tidak mampu mematikan baranya itu. Jad, harus bisa menyelesaikan akar persoalan Papua lebih dulu dan juga harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua. Disini, kita tidak bicara NKRi harga mati, atau Papua merdeka harga mati, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan akan persoalan itu dan menyelamatkan rakyat Papua,”tandasnya.

“Rakyat harus diselamatkan dan semua orang yang hidup di atas tanah Papua ini harus diselamatkan. Karena semua orang di Papua ini harus merasa hidup aman dan nyaman. Untuk itu, pemerintah pusat tidak boleh habis akal,” sambungnya.

Dengan mengirim sekian ribu pasukan prajurit ke Papua kata Yunus Wonda, itu tidak bisa menyelesaikan masalah Papua. Terbukti hari ini, berapa ribu pasukan yang dikirim di Papua tapi
sampai hari ini kan persoalan di Papua tidak pernah selesai. Itu tanda bahwa dengan banyaknya pasukan yang dikirim ke Papua, tidak menjamin masalah Papua akan selesai.

“Tidak ada jaminan dengan banyaknya pasukan yang di kirim ke Papua masalah akan selesai, tidak ada jaminan itu. Dan jika nantinya terjadi penekaran, Papua ini akan aman, tidak itu. Persoalan Papua itu tidak pernah selesai selama pemerintah tidak bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Harusnya pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua, duduk bersama menyelesaikan masalah Papua secara bersama sama. Konflik di Papua ini harus selesai, harus kita padam bara apinya bukan di asapnya. Kalau sudah aman di Papua ya sudah tidak ada lagi gejolak di Papua, sudah tidak ada lagi penembakan di Papua maka pembangunan di Papua ini akan dinikmati oleh semua orang,” imbuhnya.

Pasalnya, kata Yunus Wonda, hari ini rakyat Papua tidak akan pernah menikmati pembangunan yang ada di Papua, yang ada konflik diatas konflik, persoalan diatas persoalan. Sebab orang Papua minta A, pemerintah kasi B.

“Ini kan konflik, sekarang dengan adanya pemekaran, tapi kenyataannya 80 persen orang asli Papua menolak, tapi dipaksakan dan seolah olah banyak orang Papua menerima pemekaran itu.
Kira kira pendapatnya seperti apa, ini yang harus dipikirkan semua. Orang Papua sadar dengan adanya pemekaran, maka suatu saat orang Papua itu akan tersisih, orang Papua sudah tahu itu,” pungkasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, orang Papua yang ada hari ini tidak akan diam seperti di jaman 60-an. Tidak ada jaminan dengan pemekaran untuk orang Papua bisa sejahtera. Tidak ada, yang kami harap sebelum bapak Jokowi mengakhiri masa jabatannya, persoalan di Papua harus selesai secara tuntas.

“Jangan sampai dari presiden ke presiden persoalan di Papua tidak akan pernah terselesaikan. Masa dari tahun 60-an sampai hari ini persoalan tidak pernah selesai di Papua, malah konflik terus terjadi disana, bara api akan terus terjadi terus disana, dara dan air mata yang di keluarkan rakya Papua hari ini. dan bahkan bukan orang Papua saja tapi non Papua yang hidup disana juga hidup tertekan,”ucapnya.

Untuk itu, Menkopolhukam diminta jangan lagi membolak balikan fakta tentang Papua, berbicara tentang Papua harus bicara dengan riil yang sebenarnya dan sampaikan hal yang sebenarnya, tidak boleh menyembunyikan fakta yang sebenarnya sebab rakyat yang terus jadi korban disana.

Yunus Wonda menambahkan, sekali lagi, kalau rakyat Papua sudah menolak pemekaran, jangan sekali kali kita paksakan karena kalau kita paksakan itu barang tidak akan bejalan dengan baik dan walaupun jadi, itu tidak akan berjalan dengan baik pula. Untuk itu pemerintah pusat dan Pemprov Papua harus ambil langkah untuk menyelesaikan masalah Papua ini dengan duduk bersama satu meja bahas masalah Papua, sehingga persoalan Papua dapat diselesaikan secara tuntas.

“Tapi kalau terus membolak balikan fakta dan terus melakukan pembohongan di Papua, maka yang ada rakyat Papua semakin lama semakin tidak percaya pemerintah pusat, Ini harus hati hati untuk itu,” tandas Politikus Partai Demokrat itu ( Tiara).