Pasific Pos.com
Headline

Ketua DPR Papua Setuju Dana PON Dialihkan Untuk Biayai Pencegahan Covid-19

Dana PON Dialihkan Biayai Pencegahan Covid-19
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE.

Jayapura, – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE sangat setuju pernyataan Bupati Memberamo Tengah (Mamteng), Ricky Ham Pagawak atau yang akrab disapa RHP yang meminta Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Papua tidak memotong dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten/kota untuk kepentingan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX tahun 2020 ini.

Menurut Ketua DPR Papua, alasan Bupati Mamteng itu sangat logis karena ia (RHP) ingin dana Otsus tahun ini dipotong hanya khusus untuk membiayai pencegahan Covid-19 maupun pasien yang sudah positif selama diisolasi serta memberikan makan rakyat pasca penutupan wilayah yang sudah dilakukan di seluruh Papua, oleh karena itu DPR Papua mendukung usulan tersebut.

Jhon Banua Rouw mengatakan, PON XX tahun 2020 yang akan diselengarakan di Papua pasti akan tertunda, meskipun tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.

“Ya sudah pasti PON XX akan ditunda, karena dengan situasi wabah pendemi Covid-19 ini,”kata JBR kepada Wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/04)

Oleh karena itu lanjut Politisi Partai NasDem ini, Pemerintah Provinsi Papua harus mengalihkan dana Otsus yang dulu dipotong untuk persiapan PON.

“Dialihkan untuk membantu Kabupaten kota yang hari ini membutuhkan biaya yang besar dalam penanganan Covid-19, “ujar Jhony Banua.

Untuk itu, dalam situasi seperti ini, pihaknya pun meminta KONI Papua harus mengambil langkah untuk memulangkan para atlet.

Sebab kata Jhony Banua, dalam situasi seperti ini sudah tentu mereka tidak akan maksimal latihan.

“Kan kalau mereka sudah dipulangkan, otomatis dana PON yang dipergunakan untuk memberikan makan atlet, itu bisa kita pakai untuk membantu masyarakat yang terdampak pendemi Covid-19,” tuturnya.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov Papua Antisipasi Virus PMK

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams