Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Kadepa Sebut Penegakkan Hukum Terhadap KKB Harus Dievaluasi

Anggota Komisi IV DPR Papua, Lairenzius Kadepa (foto Tiara).

Karena Berdampak Kepada Rakyat Sipil

Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menyoroti penegakkan keamanan dan penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah di Provinsi Papua.

Bahkan Kadepa menyebutkan jika penegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus dievaluasi, karena berdampak terhadap rakyat sipil yang justru menjadi korban.

“Ya, mudah-mudahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Dudung dan juga Pangdam XVII/Cenderawasih, mereka dapat mengedepankan dialog atau merubah cara pendekatan. Saya pikir, itu kearah yang baik,” kata Laurenzus Kadepa kepada Pasific Pos di Jayapura, Jumat malam, 26 Nopember 2021.

Untuk itu, Kadepa berharap agar keinginan Panglima TNI yang didukung Pangdam XVII/Cenderawasih untuk merubah pendekatan dari militer ke pendekatan yang lebih humanis itu, tidak hanya retorika saja.

“Saya harap itu bukan hanya sebuah pernyataan saja, tapi harus dibuktikan dalam penegakkan hukum dan penegakkan keamanan Negara terhadap kelompok bersenjata di Papua,” tegas Kadepa.

Namun, terkait dengan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap siapa saja sebagai pengguna anggaran, dalam hal ini baik dana APBD, dana Otsus, termasuk dana PON, Peparnas maupun Covid-19, menurut Kadepa, bahwa hal itu merupakan tugas Negara.

“Jadi, itu tugas lembaga terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan BPK dalam penegakkan hukum. Jadi, artinya pemerintah pusat jangan hanya menuntut pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban harus dievaluasi pula,” tandas legislator Papua itu.

Kadepa juga berharap dalam penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua, juga harus sejalan atau seimbang dengan penegakkan hukum atau pemberantasan terhadap adanya dugaan kasus korupsi di Papua.

“Jadi, dua – duanya harus jalan. Jangan seakan-akan yang satu disembunyikan dan satunya dikedepankan. Artinya, penegakkan terhadap korupsi berjalan, lalu penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang mengakibatkan korban warga sipil juga harus berjalan,” jelasnya.

Apalagi kata Kadepa, dalam penegakkan hukum yang humanis terhadap pengejaran kepada kelompok bersenjata di Papua itu dibutuhkan, sambil dilakukan penegakkan hukum terhadap adanya dugaan kasus – kasus korupsi di Papua yang juga merugikan rakyat.

“Jadi, penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata maupun penegakkan hukum terhadap kasus korupsi di Papua itu harus sama-sama tajam. Jangan hanya tajam ke satu, tapi tumpul yang lain. Penegakkan hukum ini harus merata,” tekannya.

Apalagi kata Politisi Partai Nasdem ini jika penegakkan hukum terhadap kasus korupsi di Papua, bukan hal yang menakutkan. Sebab, anggaran itu merupakan anggaran Negara yang dikelola oleh pemerintah baik tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Untuk itu, lanjut Laurenzus Kadepa, pemerintah wajib melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Provinsi Papua.

Hanya saja, Kadepa menilai jika kelihatannya selama ini biasa – biasa saja.

“Jadi, penegakkan hukum atau pemberantasan korupsi terlihat biasa – biasa saja. Justru saya mau penegakkan itu ke semua sisi, tidak hanya koruspi, tapi penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata juga harus adil dan tidak mengorbankan masyarakat sipil,” ujar kadepa.

Oleh karena itu, Laurenzus Kadepa berharap agar Presiden, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri untuk penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata dalam hal ini TPN-PB juga sangat melewati batas, karena mengorbankan banyak rakyat sipil.

“Yang berikut Kejaksaaan Agung, KPK, BPK, hingga BPK Perwakilan Papua dan Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua juga harus melakukan penegakkan hukum terhadap korupsi di Papua. Tidak unsur politik, tapi penegakkan hukum yang benar. Sebab, penegakkan hukum terhadap kasus korupsi itu kan musuh bersama,” katanya.

Apalagi, ungkap Kadepa, banyak indikasi kasus korupsi di Papua yang sebenarnya menjadi isu di tengah-tengah masyarakat, namun tidak terlihat maksimal dalam penanganannya. (Tiara)