Gubernur se-Tanah Papua Kompak Desak Revisi Otsus
Mimika,- Isu ketimpangan fiskal dan masa depan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi sorotan utama dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Forum yang mempertemukan para gubernur se-Tanah Papua itu menghasilkan dorongan kuat agar pemerintah pusat melakukan penguatan regulasi Otsus, terutama terkait kepastian anggaran dan pemerataan hasil sumber daya alam untuk seluruh wilayah Papua.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan kondisi fiskal Papua saat ini mengalami tantangan besar pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB). Menurut dia, Papua induk kini kehilangan sebagian sumber penerimaan daerah, termasuk dana bagi hasil dari sektor tambang.
“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus benar-benar memberi kepastian fiskal daerah. Kalau dana Otsus diatur kuat dalam undang-undang, maka daerah tidak terlalu terdampak ketika kondisi fiskal nasional terganggu,” kata Fakhiri.
Ia juga mendorong adanya skema pembagian manfaat sumber daya alam yang lebih adil antarprovinsi di Tanah Papua.
“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, idealnya manfaatnya dirasakan bersama oleh seluruh provinsi di Tanah Papua supaya pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.
Selain isu fiskal, Fakhiri menekankan pentingnya penguatan konektivitas antardaerah melalui pembangunan transportasi laut dan infrastruktur penghubung antara Papua induk dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa enam provinsi di Tanah Papua harus tetap bergerak dalam satu visi pembangunan.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu panggung. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua,” kata Nawipa.
Ketua Panitia Forum Koordinasi Strategis, Silwanus Sumule, menyebut forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan infrastruktur yang berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Papua harus menjadi bagian penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara modern, makmur, dan berkeadilan,” ujar Sumule.
Dalam forum itu juga dibahas penguatan sistem integrasi pembangunan dan pengelolaan dana Otsus melalui SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3 agar pelaksanaan pembangunan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. (*)