Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan: RPJMD 2025–2029 Jangan Hanya Penuhi Amanat Regulasi

Jayapura,- Dalam pendapat akhir Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan DPR Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas penyampaian materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2025 – 2029.

Namun, Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan ini berharap RPJMD ini tidak semata mata menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi amanat regulasi melainkan juga sebagai instrument strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh

“Fraksi Keadilan Pembangunan memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPR Papua dan telah menjawab per masing masing Pandangan Umum farksi fraksi DPR Papua yang mengulas subtansi masalah pada Rancangan RPJMD 2025 – 2029,” ujar Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan DPR Papua, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripura ke- V di ruang sidang DPR Papua, Selasa, 31 Maret 2026, malam.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga ingatkan kepada perangkat daerah berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Perda RPJMD

Setelah mencermati seluruh materi Rancangan RPJMD 2025 – 2029 dan memperhatikan seluruh tanggapan serta pandangan dari seluruh fraksi fraksi DPR Papua dan panitia khusus RPJMD, maka sikap Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan juga menerima dan menyetujui Rancangan Akhir RPJMD 2025 – 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Semoga visi Papua 2025 – 2029, terwujudnya Transformasi Papua Cerah, Sejahtera dan Harmoni (Papua Cerah) dapat direalisasikan,” tutup H. Junaedi Rahim. (Tiara).