DPR Papua Setujui Perubahan APBD 2025 Rp 2,48 Triliun
Jayapura,- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperdasus Perubahan APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui DPR Papua dalam Rapat Paripurna Penetapan yang digelar pada Jumat malam, 19 September 2025.
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua atas perhatian, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama proses pembahasan.
“Ini menunjukkan bahwa antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi telah memiliki kesepahaman persepsi dalam merumuskan kebijakan untuk menjalankan program pembangunan,” ujar Fatoni.
Dengan demikian, Pj Gubernur Agus Fatoni memaparkan sejumlah poin kunci dalam perubahan APBD tersebut:
1. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,48 triliun, mengalami penurunan 6,67% dari target sebelumnya sebesar Rp 2,58 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 14,66% atau senilai Rp 281,7 miliar. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan kenaikan 4,11% menjadi Rp 536,06 miliar.
2. Belanja Daerah justru meningkat 6,05% menjadi Rp 2,933 triliun. Kenaikan terbesar ada pada belanja operasi, khususnya untuk tambahan penghasilan pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya pemungutan suara ulang kepala daerah. Sebaliknya, belanja modal dan belanja tidak terduga mengalami penurunan.
3. Defisit Anggaran membesar dari semula Rp 185,04 miliar menjadi Rp 525,84 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui kebijakan pembiayaan, yaitu dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 481,08 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 44 miliar.
Terkait tantangan dan Komitmen, Fatoni mengakui bahwa perubahan APBD ini dilatarbelakangi oleh tantangan fiskal, terutama penurunan transfer pusat.
Oleh karena itu lanjutnya, kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan program prioritas, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“Pemerintah provinsi Papua berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program secara efektif dan efisien, menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”tandasnya. (Tiara)