Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

DPR Papua Pesimis, Pelaksanaan PON Papua Masih Tanda Tanya Besar

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Waket III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM dan Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J. Waromi, SE. MSi beserta sejumlah Anggota Banggar DPR Papua saat mengunjungi Venue Panahan di Kompleks Kingmi, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura. Kamis siang (29/07). foto Tiara.

Jayapura – Waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tinggal 65 hari lagi, namun sarana penunjang venue-venue PON masih banyak yang terbengkalai bahkan belum selesai hingga saat ini.

Dari pengamatannya itu, DPR Papua mengaku pesimis dan menjadi tanda tanya besar, terhadap pelaksanaan PON XX Papua ini. Apakah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan?

Selain itu, DPR Papua juga melihat masih banyak permasalahan sarana penunjang venue – venue PON yang belum selesai hingga saat ini. Padahal, pelaksanaan PON Papua sudah di pelupuk mata.

Seperti kali ini, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairrusy, SSos, MM bersama Anggota Banggar DPR Papua dan Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi mengunjungi Venue atau Arena Panahan yang berada Kompleks Kingmi, Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis siang (29/07), dimana
DPR Papua juga melihat masih banyak sarana penunjang yang belum selesai dibangun.

“Kami DPR Papua pesimis terhadap pelaksanaan PON Papua ini, apalagi tinggal 2 bulan lagi,” tandas Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM kepada sejumlah Wartawan Disela-sela kunjungannya di Venue Panahan, Kamis siang (29/07).

Sebelumnya, Ketua DPR Papua bersama Wakil Ketua III DPR Papua beserta Anggota Banggar DPR Papua DPR Papua sepakat akan mengunjungi venue – venue PON di Stadium Lukas Enembe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua, namun disayangkan TAPD Provinsi Papua tidak datang, sehingga DPR Papua kecewa.

Meskipun TAPD Provinsi Papua tidak datang, tapi tak menyurutkan niat Pimpinan dan Anggota DPR Papua beserta Sekwan DPR Papua untuk tetap mengunjungi sarana venue PON atau arena Panahan.

“Ini hanya menjadi sample dari banyaknya venue – venue pelaksanaan PON yang ada di sekitar Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari pengamatan kita sekarang, dari laporan ketua dan pengurus Perpani Papua, faktanya seperti ini, yang diaminkan oleh pimpinan Komisi IV, Komisi V dan Pansus PON bahwa memang bangunan ini dibangun dari dana APBN, dan sampai hari ini listrik belum ada, toiletnya yang mana? Peralatan belum masuk,” bebernya.

Selain itu, lanjut Rumbairussy sapaan akrab dari Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sarana penunjang Arena Panahan PON ini, seperti pengamanan, tribun, pagar dan rencana bangunan untuk official atau untuk mengawasi pertandingan dan lainnya, belum jelas.

Menurutnya, berbagai permasalahan yang belum selesai di Arena Panahan itu, dan mestinya hari ini, DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua datang mengunjungi venue – venue PON itu agar sama-sama mengetahui permasalahannya.

“Untuk itu, kita bilang datang kunjungi agar sama-sama tahu, ini tanggungjawab siapa? Apakah ini masih bagian dari tanggungjawab APBN atau kita membiayai dari APBD, itu di dinas mana, Dinas PUPR atau Disorda?,” tekannya.

Padahal, tandas Rumbairussy, pelaksanaan PON tinggal 65 hari lagi. Rasanya tidak mungkin mau bangun pagar, itu tidak akan bisa lagi karena waktunya sudah sangat mepet.

“Jadi ya, saya pikir kita semua pesimis melihat ini semua. Mudah-mudahan ini bukan representasi dari venue PON yang ada, venue lain mudah-mudahan aman-aman saja. Tapi, yang saya dengar juga banyak venue lain yang dibangun juga, listrik belum ada, jalan masuk venue belum ada, belum lagi permasalahan tuntutan hak ulayat dan lainnya. Jadi sudahlah,” ungkap Rumbairussy.

Menurutnya, kalau masalah tanah punya orang, mungkin masih bisa dibicarakan dengan baik, tapi masalah sarana penunjang lainnya harus butuh waktu lagi karena membangun bukan asal membangun saja, tapi juga perlu di jaga kualitas bangunannya dan keamanan serta kenyamanannya dari sarana penunjang PON itu.

“Misalnya listriknya butuh daya berapa, jangan sampai korslet dan lainnya, kalau belum pernah dicoba bagaimana?,” ucapnya.

Ditegaskan, hal ini yang membuat DPR Papua ngotot untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PON Papua agar berjalan sukses.

“Ini sebenarnya eksekutif yang punya kepentingan, karena kegiatan itu ada dieksekutif. Tapi, kalau model begini terus kita tanya jawabannya siap, semua sudah siap. Namun faktanya ini, kan teman-teman wartawan bisa lihat sendiri dan kita tidak bicara asal saja, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Fakta membuktikan itu,” pungkasnya.

Ketika ditanya pelaksanaan PON Papua ini masih tanda tanya besar? Yulianus Rumbairrusy menyatakan jika tentu semua berharap bisa terlaksana. Namun jika kembali melihat modelnya seperti ini pihaknya pesimis akan hal itu.

“Ya, kita berharap bisa terlaksana. Tapi, kalau modelnya kayak begini? Ya bagaimana e. Bagaimana menurut kalian (Wartawan) kalau kira – kira faktanya seperti ini, habis bagaimana lagi, ini faktanya dan saya kira kita harus terbuka menyampaikan ini ke publik,” ujar Rumbairussy.

Kendati demikian, tegas Yulianus Rumbairrusy, DPR Papua sangat tidak menginginkan hal seperti ini. Yang nantinya bisa membuat malu kita semua sebagai tuan rumah PON, terhadap tamu dari berbagai provinsi yang akan datang mengikuti PON di Papua ini.

“Masak kita semua mau ramai – ramai jadi malu kepada banyak orang dan tamu-tamu kita yang datang. Misalnya mereka mau bertanding di Arena Panahan, mau tarik busur bisa lewat hingga ke perumahan warga dan bisa mengenai warga, kan fatal jadinya,” cetusnya.

Padahal, kata Yulianus Rumbairrusy, pelaksanaan PON XX di Papua itu, sudah diundur waktunya hingga 1 tahun, mestinya PON tahun 2021 ini, Papua sudah sangat siap dengan adanya pengunduran waktu tersebut.

“Jadi, kita rasanya prehatin saja. Kalau soal anggaran, kita harus bicara dulu. Yang lalu pakai bagaimana dulu, sudah habis kah atau bagaimana semua. Untuk dibangun apa saja dan dimana saja, sehingga jelas. Jangan anggaran sudah habis sementara pekerjaan tidak ada yang beres,” tekan Rumbairussy.

Untuk itu, kata Rumbairussy, perlunya jalan bersama-sama supaya APBD tahun lalu yang sudah terpakai jelas peruntukannya. Mestinya, hal itu dibicarakan enam bulan lalu.

“Sudahlah, misalnya kita mendahului dulu dan dikerjakan dulu. Nanti di perubahan, kita tetapkan. Kalau tidak ada, ya dianggap aman-aman saja, terus sampai sekarang sisa 2 bulan ini mau bagaimana?,” imbuhnya.

Apalagi ungkapnya, secara administratif dan normatif, anggaran 2020 itu sudah diperiksa oleh BPK sehingga DPR Papua tidak mau membicarakan lagi.

Padahal, dalam rencana kunjungan ke venue itu, DPR Papua ingin hasilnya, karena yang sudah diperiksa dibilang sudah selesai.

“Yang dibilang sudah ok itu, itu yang mana saja terutama terkait dengan pelaksanaan PON. Misalnya di Arena Panahan, mana yang dibangun? Mudah-mudahan sudah selesai, kalau memang belum, kapan harus tambah, tambahnya berapa? Begitu kan,” tuturnya.

Yulianus Rumbairussy menambahkan, yang jelas, DPR Papua bukan dalam posisi mencari kesalahan, karena ada institusi lain yang punya kapasitas itu.

“Disini kita hanya mau mengawasi karena itu fungsi kontrol kita dan sama-sama mendorong supaya pelaksanaan PON Papua ini bisa lebih baik, dan berjalan sukses sehingga tidak membuat malu. Apalagi stadion kita ini pakai nama apak gubernur. Jadi ini yang harus kita jaga dengan baik,” tandas Rumbairussy
(Tiara).