Cermin Retak di Honai Kita: Renungan Jujur tentang Luka Suku dan Ilusi Kemerdekaan

Penulis : Yohanes Degei

Sebagai anak adat yang lahir dan dibesarkan di Tanah Papua, dada ini sesak setiap kali mendengar kabar duka dari kampung-kampung kita. Sering kali kita lantang bersuara menuntut keadilan, berbicara tentang hak menentukan nasib sendiri, dan memimpikan kebebasan sejati. Namun, mari kita sejenak menaruh noken dan busur kita di sudut honai, duduk melingkari perapian, dan menatap cermin yang jujur tanpa kepalsuan: bagaimana mungkin kita bermimpi tentang kemerdekaan yang agung, sementara kita sendiri masih terperangkap dalam sangkar kesukuan dan gemar menumpahkan darah saudara sekandung?

Kenyataan di lapangan sungguh merobek nurani. Sepanjang tahun 2026 ini saja, puluhan pertikaian fisik antarsesama anak bangsa Papua meletus di berbagai penjuru bumi Cenderawasih. Dari lembah dingin Jayawijaya hingga pesisir Mimika dan Nabire, darah orang Papua membasahi tanah adat bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan akibat anak panah dan parang saudaranya sendiri.

Kita menyaksikan saudara kita dari Suku Lani dan Yali saling berhadapan di Lembah Baliem hingga menelan puluhan nyawa dan memaksa ratusan perempuan serta anak-anak mengungsi dalam ketakutan. Di Kwamki Narama, dendam lama antara Kubu Dang dan Newegalen seolah menjadi siklus abadi yang telah merenggut setidaknya 27 nyawa anak adat. Belum lagi pertikaian di Tolikara, sengketa antar-marga di Sorong, hingga gesekan antar-suku Mee, Moni, dan Dani di Nabire.

Lebih menyedihkan lagi bila melihat apa yang memicu kita saling bunuh. Lebih dari separuh konflik kita bukan karena membela nilai-nilai luhur kemanusiaan, melainkan urusan yang kerap sangat sepele: kecemburuan atas kepemilikan kayu, sengketa bantuan dana, volume musik pemakaman, perselisihan buang sampah, hingga kesalahpahaman akibat minuman keras. Jiwa manusia Papua yang begitu berharga kita tukar begitu murah dengan amarah sesaat dan fanatisme marga yang sempit.

Bahkan mekanisme adat yang diwariskan leluhur untuk menjaga harmoni kini kerap kehilangan kesakralannya. Penyelesaian sengketa sering kali direduksi menjadi kalkulasi denda ratusan juta rupiah atau ribuan ekor babi, atau yang paling ironis, menganggap damai tercapai hanya karena “jumlah korban tewas di kedua pihak sudah seimbang”. Perdamaian semacam itu hanyalah ilusi—bara dalam sekam yang hanya menunggu angin kecil untuk kembali membakar honai berikutnya.

Lalu, di manakah tempat bagi kata “Merdeka”?

Merdeka dari apa, dan untuk siapa? Apakah kita menuntut kebebasan dari orang lain hanya agar kita memiliki keleluasaan penuh untuk saling memusnahkan antarsesama suku?

Sebuah bangsa tidak akan pernah lahir dari jiwa-jiwa yang kerdil, yang membatasi rasa persaudaraannya hanya sebatas garis batas tanah ulayat, nama marga, atau kemiripan dialek bahasa. Kemerdekaan sejati bukan sekadar deklarasi politik atau pergantian bendera. Kemerdekaan sejati adalah pembebasan batin dari belenggu dendam, pembebasan nalar dari primordialisme sempit, dan kemampuan untuk mengakui bahwa setiap tetes darah orang Papua—baik dia Lani, Yali, Mee, Amungme, Kamoro, Marind, maupun suku lainnya—memiliki martabat yang setara.

Jika kita masih terkotak-kotak, jika satu kampung masih memandang kampung sebelah sebagai musuh yang halal dipanah, maka kita sesungguhnya masih terjajah: kita terjajah oleh kebodohan kita sendiri, oleh dendam masa lalu, dan oleh ego kesukuan yang membutakan mata.

Sudah saatnya generasi muda Papua, para tetua adat, dan gereja bersatu mematahkan panah permusuhan ini. Berhentilah mengorbankan masa depan anak-cucu kita demi dendam yang tak berujung. Sebelum kita menuntut dunia mendengar suara kita, buktikan dahulu bahwa kita mampu saling mengasihi dan merawat kehidupan di atas tanah kita sendiri. Karena tanpa persatuan batin sesama anak Papua, impian tentang kemerdekaan hanyalah igauan kosong di tengah ratapan ibu-ibu yang kehilangan anak lelakinya.