Pasific Pos.com
Info Papua

BPKP Masih Review Anggaran PON

1006216
Ketua Bidang I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi saat berbincang dengan Ketua DPRP Jhony Banua Rouw disela-sela Rapat dengan Dirjen Kemendagri, Rabu kemarin.

Jayapura – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat masih melakukan review terhadap permintaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 sebesar Rp 1,6 Triliun.

Ketua Bidang I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, dalam masterplan Pemerintah Provinsi Papua, anggaran untuk PON sebesar Rp 4.3 triliun.

Namun, dalam distribusi anggaran (2016 – 2021) baru diberikan Rp 1.6 triliun. Sehingga diminta tambahan anggaran ke Pusat sebesar Rp 1.6 triliun lewat pemerintah provinsi Papua.

“Ini sudah diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kemudian disampaikan ke BPKP Pusat untuk dilakukan riview dan ini sudah berjalan sejak 2 Juni 2021 sampai 20 hari ke depan,” kata Yusuf kepada pers di Jayapura, Rabu kemarin.

Yusuf mengatakan, urusan anggaran bukan lagi ada pada PB PON. Artinya, kecepatan uang datang ke Papua, semua tergantung kualitas komunikasi antara pemerintah Papua dan Pusat.

Oleh karena itu, kita mengimbau kepada Pemerintah Provinsi untuk membentuk tim percepatan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang didalamnya ada Panitia Besar (PB).

“Jadi jangan berfikir uang konsumsi PB PON yang tahan, itu tidak. Sebab, uang konsumsi ini yang diminta ke pusat, karena PB tidak menangani konsumsi PON,” ujarnya.

Ia berharap, jika anggaran yang diminta ke pemerintah pusat sudah turun, bisa dibagikan langsung ke Sub-sub PB PON.

“Kalau bisa anggaran yang dari pusat ini bisa langsung dibagikan, sebab apa yang dirasakan Sub PB PON sama dengan yang dirasakan PB PON, yakni sama-sama menunggu,” bebernya.

Dijelaskannya, sesuai dengan aturan anggaran dari pusat tidak bisa langsung ke PB PON, karena pusat tidak pernah membuat panitia besar PON Papua. Jadi, anggaran itu turun ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga bisa langsung menghibahkan ke Sub PB PON masing-masing. Tinggal regulasihnya diperkuat untuk bagaimana supaya percepatan persiapan PON bisa segera dilakukan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan pelaksanaan PON sudah dekat, sehingga jika ada perbedaan pendapat diharapkan bisa di komunikasikan dengan baik.

“PON adalah agenda besar yang harus di dukung oleh semua pihak. Kita harus membuktikan bahwa orang Papua bisa dan mampu melaksanakan ivent besar ini,” jelasnya.

“Mari kita tinggalkan semua perbedaan-perbedaan dengan duduk bersama samakan persepsi, supaya bisa sukseskan PON,” kata Banua yang juga selaku ketua Pengprov Perbakin Papua.

Artikel Terkait

PB PON Bersama DPR Papua Cek Kesiapan Venue

Bams

Anggaran PON dari Pemerintah Pusat Belum Cair

Bams

Pakai Busana Adat Yapen, Ketua DPR Baca Teks Proklamasi

Bams

1,6 Triliun Anggaran PON Papua Tidak Lagi Lewat Kementerian/Lembaga

Bams

Anggaran PON XX Rp 94,8 Miliar Disalurkan ke Sub PB Klaster Kabupaten Jayapura

Jems

Merasa Dirugikan PT BBU, Masyarakat Adat Sarmi Sampaikan Aspirasi Kepada Fraksi Gerindra DPR Papua

Afrans

Tak Pernah Hadir Dalam Rapat, Komisi IV DPR Papua Soroti Kadis PUPR

Afrans

Komisi IV DPR Papua Ingatkan OPD Bidang Infrastruktur Tidak Meninggalkan Silpa

Afrans

Setelah Disetujui Mendagri, Lima Raperda Siap Disahkan Dalam Paripurna Non APBD

Afrans