JAYAPURA – Penunjukan Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri mendapat reaksi keras dari Gubernur Lukas Enembe.
Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas menduga ada konspirasi oleh oknum tertentu secara inkonstitusional untuk menurunkan dirinya sebagai gubernur ditengah jalan.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur menyurat ke Presiden tertanggal 24 Juni 2021 dengan nomor surat 121/7145/SET. Dalam surat tersebut ada empat poin penting yang disampaikan Gubernur, dimana surat tersebut ramai beredar di media sosi (sosmed) Jumat (25/6/2021) siang.
Juru Bicara Gubernur Papua, M Rifai Darus, saat konferensi Pers di Kantor Gubernur, Jumat, membenarkan beredarnya surat gubernur tersebut.
“Ya.. itu permintaan beliau (Gubernur,red),” katanya.
Rifai mengaku, surat tersebut merupakan surat yang dibuat Gubernur, dimana proses administasi penyerahan surat sedang dilakukan.
“Yang pasti dalam surat tersebut, alasan Gubernur minta Sekda diberhentikan, lantaran dianggap telah menyalahgunakan jabatannya untuk menjatuhkan kepemimpinan Enembe dan bahkan berseberangan dalam hal kebijakan,” Katanya.
Dalam surat tersebut, Gubernur mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat koordinasi maupun persetujuan tentang penunjukan Sekda sebagai Plh.Gubernur.
Selain itu, sebagai Gubernur yang masih sah pilihan rakyat hingga saat ini masih memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Gubernur meminta Presiden membatalkan formulir berita dari kementerian dalam negeri nomor 129/TPA tahun 2020 tanggal 23 September tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy selaku Sekda Papua sekaligus memproses pemberhentian Dance Yulian Flassy selaku Sekda Papua.
Sebab telah dianggap nyata-nyata menyalahgunakan jabatan untuk menjatuhkan Lukas Enembe sebagai gubernur Sah, serta ada beberapa hal yang dilakukan Sekda yang bertentangan dengan kebijakan gubernur. (Bms)
