Tanggapi Aksi Demo Damai BEM-Cipayung, Ini Kata Alberth Merauje
Jayapura,- Penolakan terhadap militerisasi, investasi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua merupakan hak warga negara yang wajib didengar dan akan ditindaklanjuti oleh DPR Papua kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem yang juga sebagai tokoh intelektual, tokoh adat Port Numbay dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM menanggapi aksi demo damai yang dilakukan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM – Cipayung Se- Kota Jayapura di Taman Imbi Kota Jayapura, pada Senin, 29 Juni 2026 kemarin.
Menunutnya, mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi adalah merupakan bagian dari masyarakat yang harus di dengar karena DPR Papua merupakan wakil rakyat.
“Mereka datang ke DPR menyampaikan aspirasi. Itu adalah anak-anak kita, warga kita. DPR ini adalah wakil rakyat, sehingga wajib menerima mereka dan mendengar seluruh aspirasi yang telah disampaikan,” tandas Alberth Merauje kepada media usai menerima mahasiswa.
Sehingga, tegas Alberth, tugas DPR Papua harus menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Karena itu, DPR Papua akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah dengan melampirkan seluruh tuntutan mahasiswa.
“Surat tersebut akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, Menteri Investasi, Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, dan Kapolda Papua sebagai bahan tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan,” jelasnya.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai tugas DPR. Semua tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mahasiswa juga meminta agar tindak lanjut itu dilakukan dalam waktu lima hari kerja,”sambungnya.
Terkait tuntutan mengenai militerisasi di Papua, legislator Papua itu, menilai aparat keamanan perlu dibekali pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial, budaya, dan karakter masyarakat di setiap wilayah penugasan.
Oleh karena itu kata Alberth, prajurit yang bertugas di Papua harus memahami antropologi masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi memicu pelanggaran hak asasi manusia.
“Para pimpinan militer perlu mengkaji kembali pola penugasan di lapangan. Prajurit harus memahami karakter masyarakat Papua sehingga tidak terjadi kesalahan yang berujung pada pelanggaran HAM,”ujar Alberth.
Mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), ia menegaskan, pemerintah wajib melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu kata Alberth, masyarakat adat yang telah mendiami wilayahnya secara turun-temurun harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk memperoleh kompensasi yang layak apabila tanah ulayat mereka digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Kalau pemerintah membutuhkan tanah untuk PSN, harus duduk bersama masyarakat adat. Pikirkan dulu pemukiman mereka, pendidikan, kesehatan, kompensasi tanah, kemudian libatkan mereka dalam pelaksanaan proyek sehingga masyarakat merasa memiliki,”sarannya.
Selain itu, Alberth Merauje juga menyoroti pengelolaan investasi di Papua. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat mengevaluasi regulasi agar perizinan investasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, politisi Partai NasDem itu mendukung dorongan mahasiswa agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Lanjut dikatakan, mahasiswa juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap persoalan minuman keras (miras), narkoba, dan ganja di Papua. Mereka meminta Gubernur Papua bersama DPR Papua duduk bersama membahas langkah-langkah untuk membatasi bahkan menghilangkan peredaran minuman beralkohol.
“Menurut mereka, ya miras merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pembunuhan secara masif maupun berbagai tindak kriminal di Papua, sehingga persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah,”kata Alberth.
Sementara menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Alberth meminta, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, Allberth mengingatkan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat Papua, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan ekonomi hingga pemerataan kesejahteraan.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pendidikan, kesehatan, ekonomi berjalan baik, saya yakin situasi akan lebih kondusif. Karena itu pemerintah harus membuka mata dan melihat persoalan yang dihadapi masyarakat Papua,”tegasnya.
Alberth Merauje yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu menambahkan, di dalam penyampaian aspirasi mahasiswa, juga menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mundur dari jabatannya.
“Sebab, menurut mahasiswa itu, tuntutan tersebut adalah bagian dari aspirasi yang juga disuarakan dari sabang sampai merauke,” tekannya. (Tiara)