BEM – Cipayung Se- Kota Jayapura Gelar Aksi Damai, Tolak Militerisasi, Investasi dan PSN di Tanah Papua
Jayapura,-Tolak mliiterisasi, investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM-Cipayung Sekota Jayapura menggelar aksi damai di depan Kantor DPR Papua atau Taman Imbi Kota Jayapura, Senin 29 Juni 2026, siang.
Setelah menyampaikan orasinya, para mahasiswa itu ditemui beberapa wakil rakyat, diantaranya Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM , Wagus Hidayat, Dina Rumbiak, Adam Arisoy, dan William Zaman Bonai. Juga dihadiri Sekwan DPR Papua, Mulyani, S. Sos, M. Si.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan aspirasi yang didalamnya terdapat delapan poin tuntutan yang dinilai sebagai aspirasi masyarakat Papua terhadap kebijakan pembangunan yang berlangsung di berbagai wilayah.
Ismail Tatroman sebagai Koordinator aksi mengatakan pembangunan di Papua harus mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Berikut beberapa poin aspirasi yang dibacakan oleh Ketua Umum HMI Papua, Jailani Maswatu yakni;
Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan seluruh proyek PSN yang dinilai bermasalah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta independen terhadap proyek-proyek yang telah berjalan. Mereka juga meminta proyek yang terbukti merugikan masyarakat maupun lingkungan segera dibatalkan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pengakuan hak ulayat, penghentian intimidasi terhadap warga yang menyampaikan penolakan, serta penyelesaian konflik agraria secara adil.
Di bidang lingkungan, massa aksi meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, deforestasi, maupun pencemaran lingkungan akibat proyek pembangunan. Mereka juga mendorong dilakukannya restorasi ekologis dengan melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga kawasan hutan.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah merevisi regulasi yang berkaitan dengan PSN agar tidak mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan. Transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan di Papua juga menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan.
Di sektor pembangunan ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Mereka juga meminta agar tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang adil dalam setiap proyek pembangunan.
Terkait situasi keamanan, mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan operasi militer organik maupun nonorganik di Papua. Mereka juga meminta Gubernur Papua berkoordinasi dengan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan dari wilayah-wilayah konflik serta memulihkan hak-hak pengungsi internal, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan keamanan.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Papua segera merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat. Mereka juga mendesak penghentian sementara pembangunan Bandar Antariksa Biak hingga terdapat persetujuan yang sah dari seluruh pemilik hak ulayat yang terdampak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR Papua dari Kursi Pengangkatan, William Zaman Bonai, menyatakan DPR Papua akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui mekanisme pembahasan di lembaga legislatif.
“Semua sepakat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Jadi demo hari ini adalah untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, DPR akan memperhatikan ini dan kita akan membahas,” ujar William Bonai.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak perwakilan BEM dan pimpinan mahasiswa untuk melanjutkan komunikasi melalui forum dialog di DPR Papua agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan dicari solusi bersama.
“kami juga meminta, ketika kami mengundang teman-teman BEM dan para pimpinan untuk datang ke gedung rakyat, mari kita berdiskusi bersama sehingga semua persoalan bisa kita selesaikan di atas meja,” tandasnya.
Sementara itu, mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Dandim 1701/Jayapura Kolonel Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Menurutnya, seluruh masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan bersama demi kemajuan bangsa.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada kita semua. Apa yang disampaikan adik-adik merupakan masukan yang konstruktif untuk kita pikirkan bersama-sama demi masa depan bangsa,” ucap Dandim.
Bahkan, Dandim 1701/Jayapura itu juga mendukung ajakan DPR Papua untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang terbaik.
Usai melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi, massa pun membubarkan diri dengan, tertib, aman dan kondusif. (Tiara).