DEGROWTH PAPUA: MEMBANGUN KESEJAHTERAAN TANPA MENGORBANKAN TANAH ADAT DAN ALAM PAPUA
Papua hari ini berada pada sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan melalui investasi, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai proyek strategis. Di sisi lain, masyarakat adat Papua menghadapi kenyataan bahwa tanah ulayat semakin menyempit, hutan terus berkurang, sungai tercemar, dan ruang hidup tradisional mengalami tekanan yang semakin besar.
Dalam situasi seperti ini, sudah saatnya kita mempertimbangkan sebuah paradigma pembangunan yang lebih bijaksana dan berkeadilan, yaitu Degrowth Papua.
Degrowth bukanlah ajakan untuk memiskinkan Papua atau menghentikan pembangunan. Degrowth adalah upaya sadar untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang merusak manusia dan alam, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, tujuan akhir kehidupan bernegara bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan kehidupan yang baik dan bermartabat bagi warga negara. Kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan.
Pertanyaannya adalah: apa arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila masyarakat kehilangan tanah adatnya? Apa arti investasi yang besar apabila hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat hilang? Apa arti pembangunan apabila generasi mendatang hanya mewarisi kerusakan lingkungan?
Manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Hutan Papua bukan sekadar kumpulan pohon yang dapat dihitung nilai ekonominya. Hutan adalah ruang hidup, identitas budaya, sumber pangan, sumber air, dan warisan leluhur yang memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diukur dengan angka investasi.
Setiap generasi memiliki kewajiban moral untuk meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi berikutnya. Kita tidak berhak menghabiskan seluruh kekayaan alam Papua hari ini lalu mewariskan kerusakan kepada anak cucu kita.
Manusia modern sering terjebak memandang alam semata-mata sebagai objek yang tersedia untuk dieksploitasi. Cara pandang seperti inilah yang melahirkan berbagai krisis ekologis di dunia. Papua tidak boleh mengikuti jalan yang sama. Papua harus menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap alam dan martabat manusia.
Oleh karena itu, Papua membutuhkan model pembangunan yang selektif dan berkeadilan. Yang harus dikurangi bukan pendidikan, kesehatan, listrik, atau infrastruktur dasar. Yang harus dikurangi adalah aktivitas ekonomi yang menghancurkan hutan primer, merampas ruang hidup masyarakat adat, dan menciptakan ketimpangan sosial.
Sebaliknya, yang harus diperkuat adalah ekonomi berbasis masyarakat adat, pengelolaan hasil hutan non-kayu, pengembangan sagu sebagai pangan strategis Papua, perikanan berkelanjutan, energi terbarukan, koperasi adat, industri kreatif berbasis budaya Papua, serta ekowisata yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal.
Papua sesungguhnya tidak miskin. Papua adalah salah satu wilayah terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Yang sering terjadi adalah kekayaan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang hidup di atas tanahnya sendiri.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Papua tidak boleh lagi ditentukan semata-mata oleh angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah masyarakat adat semakin sejahtera, apakah hak-hak ulayat terlindungi, apakah konflik sosial berkurang, dan apakah hutan serta lingkungan tetap lestari.
Degrowth Papua bukanlah penolakan terhadap kemajuan. Degrowth adalah ajakan untuk menempatkan manusia, keadilan, dan keberlanjutan sebagai pusat pembangunan. Kita perlu mengurangi sektor-sektor yang merusak agar sektor-sektor yang memanusiakan dapat tumbuh. Kita perlu membatasi eksploitasi agar kehidupan dapat berlanjut. Kita perlu menjaga hutan bukan karena hutan tidak memiliki nilai ekonomi, tetapi karena nilai kehidupan jauh lebih besar daripada nilai pasar.
Masa depan Papua tidak boleh dibangun di atas pengorbanan tanah adat dan penghancuran lingkungan. Kemajuan sejati bukanlah ketika hutan habis ditebang dan gunung digali hingga tandus, melainkan ketika masyarakat hidup bermartabat, alam tetap lestari, dan generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan yang sama seperti yang kita nikmati hari ini.
“Kemajuan yang mengorbankan manusia dan alam bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang disamarkan oleh angka-angka pertumbuhan.”
Habelino Sawaki, S.H., M.Si. (Han)
Pengamat Kebijakan Publik