Gubernur Fakhiri Temui Menteri HAM di Jakarta
Jakarta – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melakukan audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Gubernur Papua menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menteri HAM meluangkan waktu untuk berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai dinamika pembangunan di Papua. Pembahasan difokuskan pada pentingnya membangun kekompakan dan sinergi seluruh elemen masyarakat Papua dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Hak Asasi Manusia RI memberikan sejumlah saran dan masukan strategis, terutama terkait pentingnya penerjemahan kebijakan nasional agar selaras dengan kultur, nilai budaya, serta karakteristik masyarakat Papua. Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.
Gubernur Papua menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan potensi, kearifan lokal, dan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Papua. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Audiensi ini juga merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Gubernur Papua dengan sejumlah menteri di Jakarta, mengingat masa kepemimpinannya yang baru berjalan sekitar tiga bulan. Langkah ini dipandang sebagai fondasi awal yang penting dalam membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ke depan, Gubernur Papua berencana melanjutkan audiensi dengan beberapa menteri lainnya selama berada di Jakarta guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Papua berharap, sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua.