Alberth Merauje Nilai Mudik Gratis Nataru Pemprov Papua sebagai Implementasi Nyata UU Otsus
Jayapura,- Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menghadiri pelepasan Program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Pelabuhan Jayapura, pada Rabu pagi, 17 Desember 2025.
Pelepasan mudik gratis dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mewakili Gubernur Papua, yang ditandai dengan penyerahan kartu mudik kepada setiap penumpang.
Pada kesempatan itu, Alberth Merauje menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program mudik gratis yang dinilainya merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dalam memberikan pelayanan dasar transportasi bagi masyarakat Papua, khususnya warga di kampung-kampung yang bekerja di wilayah perkotaan.
“Program tiket gratis dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini merupakan perintah Undang-Undang Otsus. Pemerintah Provinsi Papua telah membuka ruang agar masyarakat Papua yang mengalami keterbatasan biaya transportasi dapat pulang kampung dan merayakan Natal bersama keluarga melalui moda transportasi laut dan darat,” ujar Alberth Merauje kepada Pasific Pos disela sela pelepasan peserta Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Jayapura.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu juga menjelaskan, pada periode Natal 2025, Pemerintah Provinsi Papua menyediakan kuota mudik gratis mencapai sekitar 16.000 penumpang, terdiri dari jalur laut dan darat.
“Untuk moda laut, pemerintah bekerja sama dengan PT Belibis Papua Mandiri dengan mengoperasikan tiga armada kapal, yakni Kapal Cantika, Kapal Putih, dan Kapal Pelni yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua,” jelasnya.
Sementara itu, untuk moda darat disiapkan 36 unit bus Damri yang melayani sejumlah rute, antara lain Jayapura–Sarmi, Taja, Senggi, serta layanan darat di wilayah Biak dan Supiori. Adapun rute laut utama meliputi Jayapura–Kasonaweja, Jayapura–Biak Numfor, serta rute antarpulau seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire.
Untuk itu, Alberth Merauje menekankan bahwa pentingnya penguatan sarana dan prasarana transportasi di Papua, khususnya pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan di daerah Sarmi, Mamberamo, dan Waropen, serta peremajaan kapal-kapal perintis milik Pemerintah Provinsi Papua.
“Pelabuhan yang layak dan armada yang memadai akan menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat dari daerah keberangkatan hingga tujuan. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan dari pelabuhan ke kampung atau kota juga harus dipersiapkan dengan baik,” tegas politisi NasDem itu.
Dengan demikian, Alberth berharap program mudik gratis tidak hanya dilaksanakan pada momen Natal dan Tahun Baru saja, tetapi juga pada hari besar keagamaan lainnya seperti Idulfitri maupun masa libur panjang, selama Undang-Undang Otsus masih berlaku.
“DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua akan membahas penganggaran agar pelayanan transportasi orang dan barang dapat terus ditingkatkan, sehingga manfaat Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” tekannya. (Tiara)