Jayapura – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Republik Indonesia untuk memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Penatausahaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara, diikuti sekitar 150 orang peserta.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Tolikara, Willem Wandik, S. Sos sekaligus membuka dengan resmi Bimtek yang ditandai dengan pemukulan Tifa, yang berlangsung disalah satu Hotel di Jayapura, pada Jumat siang, 23 Mei 2025.
Selain itu juga dihadiri, Sekda Tolikara, Yosua Noak Douw, S. Sos, M. Si, MA, Ketua TP- PKK Tolikara, Ny. Elisabeth Y. Flasy Wandik, Plt. Kepala BPKAD Tolikara, Hans Happy Wangloan, SE, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, para kepala OPD, Bendahara, serta operator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara.
Pada kesempatan itu, Kasubdit Wilayah IV Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fajar Zulkornelis, SE mengunfkapkan, jika selama ini, Kabupaten Tolikara sudah menggunakan SIPD-RI, hanya saja baru pada tahap perencanaan dan penganggaran.
Sementara untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, kata Fajar, itu masih mengandalkan sistem lain seperti SIMDA. Padahal, sesuai regulasi nasional, seluruh pemerintah daerah diwajibkan mengimplementasikan SIPD-RI secara menyeluruh paling lambat tahun ini.
“Jadi, melalui kegiatan ini, kami hadir untuk mendampingi dan mengajarkan pemerintah Tolikara bagaimana menjalankan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD. Ya, harapannya, semoga mereka bisa menerapkan SIPD ini secara 100 persen,”tandas Fajar.
Diakui, saat ini Pemkab Tolikara sudah berkomitmen menerapkan SIPD, meski demikian memang masih ada beberapa daerah di Pegunungan lainnya yang juga belum 100 persen SIPD ini diterapkan.
Untuk itu, kata Fajar, pihaknya akan terus mendorong supaya mereka juga ikut dalam SIPD RI.
“Kami apresiasi komitmen Pemkab Tolikara. Karena selama ini banyak pegawai belajar SIPD secara otodidak melalui YouTube. Tapi sekarang, dengan dukungan penuh dari Bupati, sehingga pelatihan langsung dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran,”terangnya.
Lanjut dikatakan, dengan dilaksanakannya pelatihan ini, pihaknya berharap, Pemerintahan Kabupaten Tolikara dapat segera menjalankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan secara digital melalui SIPD-RI.
“Ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem nasional,” ucapnya.
Sementara itu, masih ditempat yang sama, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Andri Satriajati mengatakan, dalam menyampaikan materi dirinya lebih difokuskan pada pola dan alur implementasi modul penatausahaan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Bahkan, kata Andri, saat ini, penggunaan SIPD telah diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk itu kita mengajarkan disini dari sisi penatausahaannya, karena di Kabupaten Tolikara untuk SIPD modul anggaran itu sudah jadi dan sudah bisa tinggal kearah penatausahaannya. Ini lagi sedang pembelajaran sambil kita implementasi juga. Selain sambil belajar tapi juga sambil mengerjakan,” jelas Andri. (Tiara).
