Perdana Bertemu OPD, Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tekankan Soal Peningkatan Pelayanan Publik

MERAUKE,-Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah melakukan pertemuan perdana dengan seluruh pimpinan OPD guna memberikan beberapa arahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan.

Pertemuan berlangsung di aula kantor bupati, Senin (10/3) dan turut dihadiri oleh Sekda Merauke, para asisten, kadistrik, lurah kasubag program dan lain sebagainya.

Dalam arahannya bupati menekankan akan pentingnya reformasi birokrasi yang harus berjalan baik terutama perbaikan pelayanan publik di tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit hingga tempat lainnya yang ada di wilayah distrik maupun kelurahan.

“Kita coba melihat itu semua agar pelayanan publik semakin baik. Termasuk yang berkaitan dengan PTSP, penanganan sampah hingga pelayanan publik di catatan sipil,”terang bupati kepada wartawan usai pertemuan.

Salah satu yang menjadi atensi pihaknya adalah mengupayakan agar Kota Merauke bisa terlihat lebih bersih. Ini sesuai dengan pesan presiden kepada kepala daerah agar di setiap daerah tidak ada lagi persoalan sampah.

Oleh karena itu pihaknya akan menambah armada untuk pengangkutan sampah dan mengadakan apel dengan petugas kebersihan agar sampah tidak menjadi permasalahan serius.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian utama pihaknya termasuk pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan hingga sanitasi.

Hal lain yang turut ditekankan dalam pertemuan tersebut adalah soal pendidikan yang menurutnya perlu dilakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Yang tidak kalah penting adalah tentang refocusing dimana pihak OPD diminta untuk dapat menyesuaikan.

“Jadi hari ini kita coba melaksanakan refocusing sesuai yang sudah kita rapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah dan hari ini langsung dibagikan kembali ke setiap OPD untuk menyesuaikan,”ungkap bupati.

Terkait refocusing menurutnya harus dilaksanakan karena merupakan kebijakan yang sifatnya nasional. Tentunya dengan segala konsekuensinya tanpa menyurutkan pelayanan yang telah berjalan selama ini.(Iis)