Jayapura,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua resmi melepas logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelepasan logistik berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, eks Terminal Entrop, Jayapura, Senin (4/8), dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Papua, Penjabat Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), jajaran Forkopimda Papua, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga jalannya demokrasi dan bersama-sama menyukseskan PSU ini.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi kelancaran pelaksanaan PSU di Papua. “Mari kita jaga proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya percaya dengan semangat gotong royong serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, PSU ini bisa kita selenggarakan dengan sukses dan damai,” tegas Ribka.
Ribka juga menyampaikan bahwa keberhasilan PSU ini menjadi ajang pembuktian bahwa Papua mampu menjadi contoh dalam menjaga martabat demokrasi di Indonesia.
“Kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga masyarakat. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan untuk memastikan logistik tiba dengan aman dan PSU berjalan jujur serta damai,” ujarnya.
Kepada penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu, Ribka berpesan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan agar tidak memberi ruang terhadap pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi. Kepada TNI/Polri, ia berharap bisa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan PSU berlangsung.
Ribka juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Papua agar menjaga netralitas secara total selama proses PSU berlangsung.
“Saya mengimbau masyarakat di sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan PSU untuk datang ke TPS dan gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Tunjukkan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa KPU pusat akan mengawal penuh jalannya PSU di Papua agar berjalan aman dan tertib.
“Dari hasil putusan MK atas sengketa Pilkada 2024, terdapat 24 daerah yang melaksanakan PSU, termasuk Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel. PSU akan digelar pada 6 Agustus 2025,” jelas Betty.
Ia menambahkan, Ketua KPU RI dan Ketua Komisi II DPR RI dijadwalkan tiba di Jayapura besok untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.
Betty mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kondusifitas selama PSU berlangsung, agar menghasilkan pemimpin Papua yang sah dan berintegritas untuk lima tahun mendatang.
