Wakil Bupati Buka Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan di Jayapura
SENTANI,- Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., secara resmi membuka Pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Intervensi Keamanan Pangan Tahun 2025 di Aula Lantai II Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi tiga program utama yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BBPOM Jayapura atas komitmen dan inisiatifnya dalam melaksanakan tiga program intervensi keamanan pangan di Kabupaten Jayapura sepanjang tahun 2025,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.
Wabup Haris Yocku menegaskan pentingnya program ini dalam menghadapi tantangan keamanan pangan di masyarakat, seperti peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, produk tanpa izin edar, hingga pangan kedaluwarsa.
“Permasalahan ini jika tidak diatasi, akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Program intervensi keamanan pangan dianggap sebagai upaya preventif yang efektif untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan masalah keamanan pangan baik di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, hingga pelaku usaha pangan di desa.
Wakil Bupati juga menyebut bahwa program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang salah satu tujuannya adalah menjamin ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat.
“Penyediaan pangan yang aman dan berkualitas juga mendukung upaya penurunan stunting di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Agar keberhasilan program ini tidak berhenti pada tahun berjalan, Wabup Haris mendorong agar program-program intervensi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan ke belakang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh komunitas setempat.
Ia juga menyarankan agar program seperti Desa Pangan Aman bisa dimasukkan ke dalam APBDesa atau diintegrasikan dengan program desa lainnya seperti posyandu atau penanganan stunting.
“Dengan integrasi ke dalam perencanaan desa, maka program ini akan terus berlanjut dan memberi manfaat nyata dalam jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya.