Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Wagub Mimika Kecewa, Rollig Jabatan Tidak Sah

Dua Orang di Timika Positif Covid 19
Wakil bupati kabupaten Mimika, Jhon Rettob

TIMIKA, – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pelantikan dan rolling pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Desember dan beberapa kali rolling yang telah dilakukan adalah tidak sah.

Johanes Rettob menegaskan komitnya dan keterlibatan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro dan Papua lainnya serta mereka yang sudah turun temurun di Mimika.

Ini mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.

Yang lebih parahnya lagi, dalam beberapa kali Bupati Eltinus Omaleng melakukan rolling, Johanes Rettob sebagai wakil Bupati yang berlatar belakang birokrasi murni dan sangat paham aturan birokrasi pemerintahan sama sekali tidak pernah dilibatkan atau dimintai saran dan pendapat soal kriteria seorang calon pejabat yang akan di promosikan.

JR juga memberikan peringatan agar tidak mencoba menerima tunjangan dalam ketidakpastian dan terkesan tidak terarah serta acak-acakan. Camat dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi camat.

“Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tapi digantilah semua camatlah, segala macamlah. Dan sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu kan tidak betul, bukan apa-apa tapi silahkan saja kalau tidak ada orang iya iya,”keluh Johanes Rettob.

Pada saat yang sama, kabupaten ini tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain. Keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.

Menyoroti perubahan jabatan, JR mengkritisi pelanggaran aturan yang terjadi, seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.

“Aturannya bahwa dia harus menduduki jabatan pada posisi itu 3 di dalam jabatan, 2 tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon. Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV, sekarang ini yang terjadi,”katanya.

Dirinya juga sangat sedih dengan kejadian tersebut, dimana para ASN khususnya mereka yang anak suku asli Mimika Amungme dan Kamoro terlihat habis diterbas oleh rolling kemarin.

“Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama mereka yang berasal dari suku Amungme Kamoro, yang mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat perubahan yang terjadi. Saya menyadari bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat,”sebutnya.

Dengan menekankan keterlibatan dan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro, pernyataan Rettob mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.

Ia juga memberikan peringatan agar tidak mencoba menerima tunjangan secara tidak benar di tengah ketidakpastian ini. Ia menyebut bahwa pelantikan pergantian pejabat di akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.

“Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya menghimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya, “seru JR.

Dengan nada prihatin, JR mengakhiri pernyataannya dengan menggambarkan situasi di Mimika, dimana kita pernah mendapat penghargaan yang mana sementara menuju penataan. Saya kira mereka demo, itu wajar.

Pernyataan kontroversial ini memberikan gambaran penuh warna terkait keadaan politik dan administratif di Kabupaten Mimika, menyoroti perubahan yang mendalam dan dampaknya terhadap masyarakat serta aparatur pemerintahan setempat. (Doni. B)