Terkait Perbedaan Awal Ramadhan, MUI Papsel Himbau Umat Islam Tetap Jaga Persatuan

MERAUKE– Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Selatan, Abdul Awal Gebze menegaskan, terkait dengan maklumat keputusan MUI Papua Selatan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Papua Selatan mengenai penetapan awal Ramadhan, awal Syawal dan Zulhijah maka tetap merujuk pada keputusan MUI Pusat dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Oleh sebab itu ia menghimbau seluruh umat Islam, lembaga Islam, pondok pesantren dan Ormas Islam di Provinsi Papua Selatan agar menaati keputusan tersebut. Jika terdapat perbedaan maka itu menjadi konsumsi internal di lingkup masing-masing dan tidak menjadi perbedaan yang dipublikasikan ke kalangan umum.

“Tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Provinsi Papua Selatan, senantiasa menjaga kedamaian dan ketentraman di daerah ini. Diharapkan semua pihak menghargai datangnya Bulan Ramadhan dan selalu menjaga toleransi umat beragama. Menghargai saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, “terangnya pada konferensi pers di area Masjid Raya Al Aqsha, Selasa (17/2).

Hal senada diungkapkan Anggota Dewan Pertimbangan MUI Papua Selatan, Abdul Kadir Arif bahwa MUI tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat. ” Ini sesuai dengan firman Allah yaitu taatlah kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri dalam hal ini pemerintah. Oleh sebab itu selaku payung agama seluruh Ormas Islam maka MUI Papua Selatan senantiasa bergandengan tangan dengan pemerintah, “ujarnya.

Dijelaskan, banyak unsur yang terdapat di lingkup pemerintah, termasuk Ormas Islam. Ada Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Tentunya dalam mengambil sikap dan keputusan, seluruh alim ulama akan berkumpul. Khusus di tubuh MUI terdapat bidang Fatwa yang akan memberikan solusi ketika memberikan sebuah keputusan.

MUI tidak akan pernah mengambil keputusan sepihak namun melalui musyawarah untuk mufakat. Hasilnya akan dilaksanakan secara bersama-sama dan MUI Papua Selatan tetap menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di bagian timur Indonesia. “Meskipun kita berbeda pendapat namun tidak berarti kita harus terpisah dari satu kesatuan yang sudah ditetapkan, “pungkasnya. (iis)