Sentani – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard Yocku, S.H., melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Senin (29/07/2025).
Bupati Yunus Wonda mengatakan kunker yang dilakukan bertemu dan mendengar langsung apa yang menjadi apirasi masyarakat yang selama ini belum tersampaikan kepada Pemerintah.
Namun diakuinya, untuk tahun 2025 belum dapat menjawab aspirasi yang masyarakat sampaikan.
“Karena kami duduk sebagai Bupati dan Wakil Bupati anggaran sudah di tetapkan. Sehingga semua aspirasi yang masyarakat kampung Muara Nawa sampaikan akan kami tindaklanjuti dan realisasikan di tahun 2026,” ujar Bupati Wonda usai kunjungan kerja.
“Jadi aspirasi pembangunan SMA satu atap, perumahan, pemekaran kampung, pembangunan sekolah berpola asrama sudah saya terima dan akan kita tindaklanjuti,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yunus Wonda sangat menyayangkan lambatnya pembangunan di distrik Airu yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebelumnya.
Tidak hanya itu, Orang nomor satu di kabupaten jayapura ini juga berencana akan membangun res area agar masyarakat yang menggunakan transportasi dapat beristirahat dengan baik saat berhenti.
Sementara itu Kepala Kampung Muara Nawa, Daud Hore, menyampaikan ada empat aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bupati Jayapura yakni:
1. Permohonan bantuan 60 unit rumah layak huni untuk masyarakat kampung Muara Nawa.
2. Usulan pembangunan SMA satu atap sebagai solusi atas keterbatasan akses pendidikan tingkat menengah di kamqoung Muara nawa.
3. Permohonan surat keputusan (SK) pemekaran kampung guna meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah dan pembangunan wilayah kampung muara nawa, Distrik airu
4. Pengajuan pola asrama untuk pelajar dari kampung kampung sekitar yang menempuh pendidikan di kampung muara nawa.
Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami berharap apa yang menjadi aspirasi ini dapat menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kewenangan berdasarkan kemampuan daerah,” harap Daud Hore.
