Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Soal Cawagub Papua, Ketua Umum 9 Parpol Diminta Segera Ambil Keputusan

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy. (foto Tiara).

Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy meminta kepada Ketua Umum dari 9 partai politik segera mengambil keputusan untuk menentukan dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada dua nama Calon Wakil Gubernur Papua yang ditentukan oleh Ketua Umum 9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit Jilid II, sebagai pengganti Alm. Klemen Tinal, SE, MM.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat Yonas Alfons Nussy merasa perlu menyoroti hal tersebut.

“Saya tegaskan, ketua umum partai politik nasional harus segera mengambil keputusan, jangan berpolemik, bilang ini yang bisa, sini yang bisa, ya kalau masing-masing mempertahankan prinsip seperti ini, berarti masing-masing mempertahankan status quo dan tidak berbesar hati untuk saling mengakui,” tegas Yonas Nussy ketika ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (23/09).

Untuk itu, tandas Yonas Nussy, terkait kekosongan jabatan Wagub Papua itu, maka yang harus segera mengambil sikap keputusan adalah partai politik nasional.

Bahkan kata Nussy, jika 9 partai politik nasional ini menggantung bahwa calon wagub ini saling menggantung pada partai politik yang lain, lalu melempar tanggungjawab, ini sama saja tidak berpihak kepada rakyat Papua.

“Jadi, kalau memang sayang dan peduli kepada rakyat Papua, segera partai politik bersepakat mengambil keputusan untuk bisa mengeluarkan dua nama Cawagub Papua dan segera diserahkan kepada Gubernur untuk kemudian diserahkan ke DPR Papua untuk selanjutnya dilakukan pemilihan,” tandas Nussy.

Menurutnya, jika ini sampai berlarut – larut, berarti partai politik ini tidak memberikan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya untuk melindungi rakyat yang adalah pemilih partai masing-masing.

Namun, sebagai utusan adat di DPR Papua, maka Yonas Nussy menyarankan kepada ketua umum 9 partai politik dalam Koalisi Papua Bangkit Jilid II agar jika tidak voting, maka dapat membuat konsensus bersama untuk seluruhnya dimasukkan ke DPR Papua.

“Jadi, jika tidak mengikuti Undang – undang yang ada, maka kita lakukan konsensus bersama untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Kepentingan saya, kepentingan rakyat, bagaimana kita punya Wakil Gubernur secepatnya untuk membantu Gubernur dalam menyelesaikan visi misi yang diamanatkan oleh pemimpin kita untuk selamatkan rakyat,” ujar Yonas Nussy sapaan akrabnya.

“Sebab kalau berlama – lama partai politik mengambil keputusan, saya merasa bahwa partai politik ini tidak sayang dengan rakyat Papua,” sambungnya.

Oleh karenan itu, legislator Papua ini berharap partai politik yang ada di tingkat pusat, dapat melihat hal ini dengan pikiran yang baik, mengedepankan rakyat Papua dan menyelamatkan pembangunan Papua dengan mengisi kekosongan Wagub Papua, karena itu bagian dari mengawal stabilitas Negara dalam pembanguan nasional.

“Tapi jika hal ini berlarut – larut dan terkesan saling mempertahankan status quonya, berarti saya menganggap partai politik tidak sayang rakyat Papua, membuat status quo sehingga membuat situasi menjadi keruh,” ketusnya.

Kendati demikian, Yonas Nussy pun berharap tidak saling mengklaim, karena semua adalah pemimpin anak bangsa yang sudah siap, tidak ada yang tidak NKRI, tapi semua NKRI.

“Tapi saya pastikan, itu semua anak bangsa yang siap untuk memimpin negeri ini. Jadi, kita harus siap menghilangkan pikiran bahwa ada yang lebih NKRI, semua ini anak bangsa, kader terbaik bangsa Indonesia,” tandas Ketua DPP Barisan Garuda Merah Putih RI ini.

Untuk itu, sekali lagi, Yonas Nussy meminta partai politik nasional, untuk tidak berpolemik, seperti ada yang mengklaim berhak dan punya jatah. Namun, mestinya sesuai amanat Undang – undang, partai politik segera bersepakat dan mendorong dua nama Cawagub, sehingga kekosongan Wagub ini bisa terselesaikan.

Sebab lanjut Yonas Nussy, persoalan Cawagub bukan ada di tingkat DPR Papua, tapi ada di tingkat partai politik nasional, sehingga DPR Papua jangan dikejar – kejar menanggapi siapa yang terbaik, siapa yang tidak, karena semua anak bangsa yang terbaik dan ini harus diclearkan.

“Jadi, jangan sampai muncul dikotomi lagi persoalan Cawagub dan jangan mengkotak – kotakkan, tapi ini semua anak bangsa yang siap memimpin,” tekannya. (Tiara).