Pasific Pos.com
Headline Pendidikan & Kesehatan

Sinode GKI di Tanah Papua Daftarkan Pegawainya Jadi Peserta JKN-KIS BPJS KESEHATAN

Penyerahan secara simbolis Kartu kepesertaan JKN-KIS tersebut oleh BPJS Kesehatan Cabang Jayapura kepada perwakilan pegawai Sinode GKI di Tanah Papua. (Foto : Istimewa)

Jayapura – Dalam kegiatan peresmian gedung Graha Sara dan peletakkan batu pertama Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Senin (25/10/2021), Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua telah mendaftarkan pegawainya sebagai peserta penerima upah dengan jumlah peserta yang didaftarkan sebanyak 1.454 peserta yang terdiri dari para Pendeta dan pegawai Sinode GKI di Tanah Papua yang akan aktif per tanggal 1 November 2021.

Penyerahan secara simbolis Kartu kepesertaan JKN-KIS tersebut oleh BPJS Kesehatan Cabang Jayapura kepada perwakilan pegawai Sinode GKI di Tanah Papua yang dilakukan bersamaan dengan Ibadah Syukur peletakan batu pertama pembangunan Kantor Sinode GKI di Tanah Papua dan Peresmian Graha Sara.

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu,M.Th menyatakan bahwa dengan telah didaftarkannya pegawai Sinode GKI di tanah Papua maka penjaminan biaya pelayanan kesehatan kepada pegawai sinode GKI di Tanah Papua telah dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Djamal Adriansyah menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan seluruh jajarannya yang telah mendaftarkan pegawai di lingkungan Sinode GKI di Papua untuk memiliki jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

“Dengan harapan agar jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat bermanfaat bagi peserta dan anggota keluarganya dan menyampaikan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan kantor Sinode GKI di Papua dan Peresmian Graha Sara semoga menjadi Berkat bagi Masyarakat di Tanah Papua,” kata Djamal.

Penyerahan secara simbolis turut disaksikan oleh Pimpinan Daerah se Propinsi Papua dan Papua Barat diantaranya Gubernur Papua (diwakili oleh staf ahli) dan Gubernur Papua Barat, Walikota Jayapura, dan para Bupati. (Red)