Sekda Papua: Infrastruktur Fondasi Transformasi Menuju Papua Maju dan Berkelanjutan
Jayapura – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Christian Sohilait, secara resmi membuka Forum SKPD Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2026 mewakili Gubernur Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (20/2/2026).
Dalam sambutannya, Sohilait menegaskan bahwa pembangunan bidang Pekerjaan Umum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan transformasi Papua yang maju, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, serta penyediaan permukiman yang layak bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan menjadi pondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Ia menambahkan, forum ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis atau dikenal dengan Papua Cerah.
Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah yang harus menjadi landasan dalam setiap perencanaan program dan kegiatan.
Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif. Melalui forum ini, perencanaan pembangunan dipastikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berbasis data. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus terus diperkuat agar program pembangunan infrastruktur berjalan efektif.
Kedua, peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Jalan penghubung antarkota dan kampung, ketersediaan air bersih, serta permukiman yang layak diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan generasi penerus Papua.
Ketiga, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis. Pembangunan infrastruktur yang merata berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Konektivitas wilayah yang baik akan mendorong interaksi sosial yang harmonis serta memperkuat persatuan dan kesatuan di Tanah Papua.
Keempat, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Infrastruktur yang terintegrasi akan membuka akses pasar bagi produk unggulan daerah. Pembangunan sumber daya air juga mendukung ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan.
Kelima, percepatan pembangunan daerah tertinggal. Perencanaan yang dihasilkan melalui forum ini harus berpihak pada wilayah yang masih terisolasi dan memiliki keterbatasan akses. Pembangunan infrastruktur harus menjangkau kampung-kampung terpencil agar seluruh masyarakat Papua memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dan sejahtera.
Sohilait menegaskan, Forum SKPD ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pembangunan sebelumnya.
“Oleh karena itu, setiap program yang dirumuskan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data yang akurat, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kata Sohilait, kegiatan Forum SKPD ini juga untuk menyamakan persepsi dan mencegah tumpang tindih proyek pembangunan. “Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dan program, karena di sini ada kegiatan balai pusat, ada kegiatan provinsi, dan ada kabupaten kota,” katanya.
Ia menjelaskan sinkronisasi penting agar tidak terjadi duplikasi proyek antarlevel pemerintahan. “Ketika kita duduk dan bicara bersama, kita tahu mana yang dikerjakan balai pusat, mana provinsi, dan mana kabupaten kota,” ujarnya.
Menurutnya, hasil forum akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat usulan program daerah. Setelah itu, program akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan nasional agar memperoleh dukungan anggaran.
Christian menegaskan pendekatan tersebut sejalan dengan target membuka keterisolasian wilayah di Papua. Ia berharap melalui perencanaan terintegrasi, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya benar-benar mendukung akses transportasi, distribusi barang, dan pelayanan masyarakat.
“Forum ini juga menjadi momentum bagi kepala daerah baru untuk menyampaikan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing. Dengan demikian program yang disusun lebih terarah dan saling mendukung,” kata Sohilait.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, mengedepankan inovasi, serta menjaga komitmen dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Papua.