Sejumlah Bupati Tak Hadiri Musrenbang dan Otsus Papua 2025
Jayapura – Sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua tidak menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) yang digelar di Kota Jayapura pada Selasa (29/4).
Berdasarkan pantauan di lapangan, Musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda, Bupati Kepulauan Yapen Benjamin Arisoy, dan Wakil Bupati Mamberamo Raya. Ketidakhadiran para kepala daerah lainnya belum diketahui secara pasti penyebabnya.
Musrenbang RKPD dan Otsus ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua, perwakilan dari Bappenas, serta delegasi dari kabupaten/kota se-Papua.
Dalam sambutan Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong yang dibacakan oleh Suzana Wanggai, disampaikan bahwa forum Musrenbang memiliki peran strategis sebagai wadah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klasifikasi program prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang ini menjadi ruang diskusi konstruktif dalam merumuskan program dan kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Musrenbang RKPD mengusung tema “Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah.” Lima prioritas utama antara lain, Peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia (SDM), Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, Peningkatan keamanan dan ketertiban, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penjabat Gubernur menekankan pentingnya Musrenbang Otsus sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang bertujuan mengafirmasi hak-hak OAP serta menjamin keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan mereka.
Selain itu, katanya, dengan kondisi fiskal pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), diharapkan Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan konkret untuk menggali potensi pendapatan daerah dan menyusun program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.