Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, di Kota Jayapura, Selasa (20/4/2021).
Kegiatan Musrenbangda diikuti para Bupati Walikota, Pimpinan OPD, instansi vertikal, TNI Polri dan juga Mendagri, Tito Karrnavian secara virtual
Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy mengatakan, penyusunan RKPD kali ini sesuai arahan Gubernur Papua akan ada perubahan. Dimana kegiatan atau program akan lebih banyak difokuskan di tingkat Distrik (kecamatan).
Tujuannya agar masyarakat bisa diberdayakan untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah masing-masing.
“Gubernur mau agar dana Otsus ini diarahkan ke Distrik biar ekonomi tumbuh disana. Para penyusun kebijakan coba lihat ini baik, biar Distrik berubah otomaris kampung juga berubah,” kata Sekda dalam sambutanya saat membuka kegiatan itu.
Dari data BPS, lanjutnya, diketahui bahwa masyarakat Papua cenderung lebih konsumtif ketimbang produktif. Kebiasaan ini yang perlu dirubah kedepannya melalui pendekatan perencanaan yang baik.
“Lebih banyak yang membeli daripada menanam. Contohnya cabe, tomat dan lainnya yang jadi persoalan saat ini. Harga naik karena produksi menurun, akhirnya Papua datangkan dari luar. Dengan adanya pandemi ini, maka gaya pola hidup dan pelayanan kita harus dirubah,” ungkapnya.
Sekda pun menyatakan, dalam penyusunan RKPD 2022 juga harus mengikuti dan mempedomani banyak regulasi baru, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daeah (SIPD).
“Seluruh dokumen perencanaan wajib menggunakan SIPD. Saya harap, kegiatan ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang efisien dan akuntabel dan muaranya lahir dokumen perencanaan yang berkualitas,” kata Sekda.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya melalui aplikasi virtual meeting menekankan agar perencanaan oleh Provinsi mempertimbangkan perencanaan nasional dan visi misi Presiden.
“Juga harus mengakomodir elemen pemerintahan di bawahnya, disamping juga penilaian sendiri dari tingkat Provinsi, serta mendengar masukan DPRP, MRP dan tokoh masyarakat,” kata Mendagri.
Lanjut Tito, visi misi Presiden yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan di antaranya, memperkuat SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi.
“Perkuat SDM ini agar lahir SDM yang berkualitas dan berdaya saing, sementara pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy menyambut baik usulan pemerintah provinsi terkait perubahan penyusunan RKPD 2022 yang mana pembangunan untuk masyarakat akan difokuskan di tingkat Distrik
“Bagi kami DPRD senang sekali ada penekanan dari Gubernur yang disampaikan sekda bahwa kita rubah performance (tampilan) ubah image (pandangan) untuk melayani rakyat. Karena kami ini perwakilan rakyat tentunya sambut dengan suka cita,” ucap Rumbairusy
Ia berharap setiap program yang disusun dalam musrenbang benar berpihak kepada rakyat terutama Orang Asli Papua di era pemerintahan otsus
“Mudah mudahan apa yag diperbuat tidak hanya melengkapi persyaratan kalender agenda nasional yang biasa saja, tapi benar benar mau dilakukan dengan tetap asas keadilan untuk semua wilayah adat,” harapnya.
“Intinya rakyat harus tersentuh dengan kegiatan pembangunan,” tegasnya.**
