Jayapura,– Dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, melakukan reses tahap II tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang mencakup Distrik Muara Tami, Abepura, dan Heram, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Kegiatan ini menyasar tiga kampung di kawasan Teluk Youtefa — Enggros, Tobati, dan Nafri — sebagai wujud komitmennya membangun komunikasi intensif dengan masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan pokok.
Kepada pers, Alberth Merauje mengungkapkan bahwa dalam resesnya ini ada aspirasi yang disampaikan Ondoafi, kepala kepala suku menyangkut persoalan tanah adat yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, namun belum dituntaskan pembayarannya.
“Warga menyoroti proyek-proyek besar seperti pembangunan Jembatan Merah Youtefa ke Holtekamp dan juga ada beberapa gedung pemerintah di Jayapura yang belumganti rugi kepada pemilik hak ulayat,”ungkap Alberth Merauje.
Tak hanya itu, kata Alberth Merauje, pembangunan jalan jerambah beton sepanjang 5 kilometer di Kampung Enggros yang telah dirancang sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021, itu juga belum terealisasi. Bahkan, ia juga menyebut jika desain dan anggaran sebesar Rp 75 miliar sampai hari ini belum dikerjakan.
“Padahal di kampung Enggros ini setiap tahun terjadi pertambahan penduduk baru, sehingga perlu ada penataan kawasan. Apaalgi masyarakat, ondoafi, kepala suku bertanya tanya kapan mau dikerjakan, karena putusan di Mahkamah Agung (MA) sudah ada. Cuman kendalanya saat ini karena kurang koordinasi antara pemerintah kota kepada pemerintah pusat,”jelasnya.
Kemudian lanjut Allberth, aspirasi berikut juga dari anak-anak muda setempat. Mereka bertanya soal P3K dan K2 karena yang diangkat di Kota ada sebanyak 700 orang dan sebagian belum diangkat.
“Ini mereka pertanyakan, bagaimana proses lebih lanjut. Saya menyampaikan kepada mereka agar mereka persiapkan berkasnya untuk dilengkapi dan nanti kita kasih ke pemerintah kota,”kata Alberth.
Pada kesempatan itu, pria asal Kampung Engros ini juga menyoroti masalah sampah yang bertebaran di sepanjang Teluk Youtefa. Sehingga ini menjadi perhatian serius yang harus dipikirkan bersama.
Pasalnya, masyarakat setempat meminta agar sungai-sungai di Jayapura dipasangi filter atau jaring pengaman sampah, karena setiap musim hujan, limbah dari kota langsung terbawa arus ke teluk dan mencemari pesisir Enggros, Tobati, hingga Holtekamp.
Sementara terkait soal akses air bersih, Alberth Merauje mengatakan, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air meskipun tinggal di pesisir air. Sebab, proyek pembangunan sistem distribusi air bersih dari Sumbergonyi sempat dihentikan karena belum adanya penyelesaian ganti rugi tanah. Sehingga masyarakat meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut agar akses air bersih dapat terpenuhi 1×24 jam.
Dikatakan, dalam aspek kependudukan, Kampung Enggros tercatat memiliki 137 KK atau sekitar 783 jiwa, dan kepadatan permukiman menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, warga berharap adanya perhatian serius terhadap kebutuhan perumahan layak huni serta pemetaan ulang data rumah tangga.
Selain itu, keluhan juga disampaikan warga terkait layanan BPJS yang tidak berlaku saat digunakan di Puskesmas.
“Masyarakat merasa kecewa karena merasa memiliki BPJS tetapi tidak dilayani. Selain itu, Beasiswa Otsus atau Bosda yang diterima sebelumnya sebesar Rp.3 juta per anak, kini dikurangi tanpa penjelasan menjadi Rp1,5 juta,” bebernya.
Untuk itu, Alberth menegaskan, dirinya akan mengawal semua aspirasi dan keluhan serta masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi IV serta mendistribusikan isu-isu lintas sektor kepada komisi lain dan fraksi NasDem di lembaga DPR Papua.
“Sebagai anggota dewan sesuai dengan tupoksi saya dan mana yang menjadi tugas saya
di Komisi IV, akan tetapi juga mana yang menjadi tugas di komisi komisi yang lain. Nanti saya akan sampaikan untuk kita kolaborasi bersama bagaimana kita melihat hal-hal ini,”ujar Alberth Merauje.
Ia pu akui, jika aspirasi yang diserapnya ini akan menjadi bahan bagi para legislator Papua di DPR untuk menjalankaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Alberth Merauje menambahkan, kegiatan reses ini merupakan sarana bagi anggota dewan untuk mempertanggunjawabkan kinerjanya kepada konstituen dan memastikan kepentingan masyarakat, khususnya yang ada di dapilnya.
“Oleh karena itu, saya akan membawa ini ke Fraksi dan kami akan berkolaborasi dengan komisi-komisi lain yang ada di DPR Papua untuk mencari solusi terbaik. Jadi teman-teman yang dari Fraksi NasDem ini, untuk sampaikan yang ada di komisi, agar aspirasi di tampung untuk nanti didiskusikan dalam fraksi dan dari fraksi baru turun ke komisi,”terangnya. (Tiara).
