Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Prihatin Pembantaian di Puncak, Kadepa : Presiden Segera Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Tanah Papua

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. (foto Tiara).

Jayapura – Peristiwa sadis kembali lagi terjadi di Kabupaten Puncak. Kali ini pembantaian sadis terhadap delapan orang pekerja Tower Base Transceiver Stasion (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pada 2 Maret 2022 lalu.

Sekedar diketahui, bahwa delapan pekerja itu adalah karyawan Palaparing Timur Telematika (PTT) yang merupakan salah satu perusahaan yang menjadi rekanan Kemenkominfo dalam proyek Palapa Ring Timur.

Peristiwa sadis itu pun kini menjadi perhatian serius publik, termasuk Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa.

Dimana sebelumnya pada 24 Februari 2022, di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, juga kabarkan sejumlah pelajar diduga disiksa hingga mengakibatkan salah satu pelajar Mekilon Tabuni meninggal dunia, sementara lainnya luka parah. Dan pelaku kekerasan itu diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan setempat.

Sementara kejadian, di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pembantaian sadis terhadap 8 pekerja tower PTT itu, diduga pelakunya adalah kelompok bersenjata atau TPNPB.

Sehingga, dari dua peristiwa sadis itu, Politisi Partai Nasdem ini mengaku sangat prehatin. Sebab, korban yang meninggal adalah rakyat sipil dan pelajar yang tidak tahu ideologi.

“Korban adalah rakyat sipil dan pelajar yang tak tahu ideologi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Pelaku biadap. Saya kutuk itu!,” tegas Laurenzus Kadepa dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Sabtu, 5 Maret 2022.

Menurut Kadepa sapaan akrabnya, konflik bersenjata di Papua yang panjang telah mengorbankan banyak orang dari semua pihak termasuk kelompok bersenjata maupun aparat keamanan.

Untuk itu, legislator ini meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengevaluasi secara total terhadap kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat.

“Papua dan Papua Barat membutuhkan kebijakan – kebijakan baru tanpa militer. Kepada bapak Presiden segera evaluasi total kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat,” tandas Kadepa.

Selain itu, Kadepa juga meminta peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Rakyat itu butuh kehadiran pemerintah daerah dan menjamin rasa aman bagi semua anak bangsa yang ada di wilayahnya adalah tugas utama pemerintah daerah.

“Jadi kepala daerah juga jangan biasakan selalu keluar daerah dan tinggalkan tugas berhari – hari, berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan,” cetusnya.