Presiden Prabowo Jangan Rampas dan Rusak Hutan Adat Warbon
Warbon – Masyarakat adat Kampung Warbon Biak Numfor terutama Keret atau Marga Abrauw dan Rumander nyatakan sikap menolak dengan tegas manufer-manufer pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemda Biak Numfor serta DPRD yang kelihatan hilang Nurani terus memaksa bahkan menggunakan segala macam cara untuk mau menggusur masyarakat adat Warbon diatas tanahnya demi kepentingan Nasional Pembangunan Bandara Antariksa.
“Kami keluarga pemilik hak ulayat menolak dengan tegas rencana Pembangunan Badar Antariksa di atas hutan dan tanah kami Warbon Biak, karena hutan adalah hidup kami,” kami mohon bapak presiden RI Prabowo Jangan Rampas dan Rusak Hutan Adat kami Warbon.”
Demikian ditegaskan Mananwir (kepala suku) keret Abrauw, Marten Abrauw melalui rilis resmi yang diterima Redaksi media ini Senin 15 Desember 2025.
Mananwir Marten Abrauw mengatakan bahwa Hutan Adat Warbon adalah tempat masyarakat Abrauw dan Rumander mencari kehidupan untuk bertahan hidup. Hutan dan Laut adalah Dapur kehidupan anak cucu kami turun temurun dan juga bagi keluarga keluarga kerabat yang ada hidup bersama sama degan kami di atas tanah adat Warbon.
Maka itu kami Keluarga Abrauw dan Rumander tetap berjuang untuk mengambil kembali Tanah pusaka kami yang di ambil secara cuma cuma oleh pihak Lapan dan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab .
“yang menjadi pertanyaan kira kira siapa yang mengeluarkan surat pelepasan tanah adat bagi pihak Lapan untuk menerbitkan sertifikat tanah di atas Tanah adat Warbon yang di mana masuk dalam hutan lidung Cagar Alam.” Tanyanya sesal.
Ia juga pesan kepada pemerintah Biak Numfor, bapak Bupati Markus Mansnembra dan Wakil Bupati Bapak Jimi Kapisa kalau punya hati Nurani dan hikmat sebagai Anak adat yang tahu adat maka bisa menghargai keputusan kami untuk menolak Keberadaan Satelit di atas tanah adat kami,” tegasnya.
Mananwir Marten Abrauw menjelaskan bahwa pada sabtu 13 Desember 2025, keluargaAbrauw Rumander pemilik hak ulayat kembali menggelar pertemuan membahas terkait beberapa oknum atas nama Agustina Rumander yang sementara ini di pakai sebagai kaki tangan oleh pihak Pemda Biak (sekda Biak numfor) untuk menyampaikan sikap untuk terima pembagunan satelit.
Namu sesuai dengan Adat perempuan tidak punya Hak atas Tanah adat sehingga kami berharap pemerintah stop melalukan adu domba terhadap kami keluarga besar Abrauw dan Rumander .
“ saya sebagai mananwir Abrauw tegaskan bahwa pernyataan dan sikap kami jelas kami tetap menolak Adanya peluncuran satelit di atas tanah adat kami,”bebernya.
Ditempat yang sama Mananwir (Kepala Suku) Rumander, Robert Rumander menegaskan bahwa keluarga besar Abrauw dan Rumander mengambil sikap tegas pernyataan penolakan adanya pembagunan satelit di atas tanah adat Warbon .
“ saya mau sampaikan bahwa oknum yg mengatas namakan keret Rumander yang beberapa hari kemrin ada ikut dalam pertemuan-pertemuan dengan Brin dan pemda Biak, itu dia hadir sebagai oknum dan dia adalah perempuan yang tidak punya hak untuk bicara hak adat. saya yang punya kapasitas sebagai mananwir untuk bicara dan suara penolakan kami sudah di dengar di luar Indonesia bahkan dunia, maka saya mohon pihak pemda hargai keputusan kami,” tegasnya.
Diakhir pernyataannya Keluarga Besar Abrauw dan Rumander dengan tegas Menolak Hadirnya TIM dan kelompok yang di buat Oleh Kepala distrik Biak utara Bapak Arwimbar dan Juga Tim yang akan berangkat pada tanggal 16 Desember 2025 ke Jakarta untuk melobi tanah adat kami ke pihak BRIN di Jakarta.
“Dengan tegas kami menolak pemerintah Biak Numfor Stop melakukan cara cara yang melangar Hak asasi kami dan Hak hidup kami. Karena disinilah tempat kehidupan kami dan masa depan anak cucu kami,” tegasnya.