MERAUKE,- Wakil Bupati Merauke, H.Riduwan, S.Sos, M.Pd mengemukakan bahwa koordinasi dengan pihak PNG terus dilakukan pasca pertemuan dengan Sekda Provinsi Papua dan Badan Pengelolaan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua beberapa waktu lalu guna mengusut kasus penembakan yang menimpa tiga kapal ikan Indonesia dan menyebabkan satu nahkoda tewas.
Diketahui dari pihak kedutaan PNG sempat melaporkan kepada kepolisian bahwa hanya ada satu kapal yang belum diketahui nasibnya. Namun akhirnya diklarifikasi pada Kamis (25/8) bahwa ternyata ada dua kapal, hanya saja masih berada di tengah laut dan belum dapat berlabuh karena air surut.
“Jadi sudah dapat dipastikan ada dua kapal yang masih berada di wilayah PNG dengan 13 ABK di dalamnya. Kita masih menunggu proses selanjutnya karena provinsi sangat konsen menangani kasus ini. Termasuk koordinasi dengan kepolisian tentang hasil olah TKP dan bukti-bukti peluru yang ada di kapal,”terangnya kepada wartawan di GOR Hiad Sai Jumat lalu.
Ia menjelaskan, awalnya pihak PNG tidak mengakui telah melakukan penembakan padahal bukti di lapangan, kapal diberondong tembakan berkali-kali. Kapal ditembak dari segala posisi dan ABK harus berjuang agar tidak terkena tembakan yang membabi buta tersebut.
Oleh sebab itu Mendagri sudah memerintahkan untuk segera melaporkan kejadian yang sebenarnya sehingga kasus ini bisa tuntas dan semua menjadi terang benderang. Ia tidak memungkiri jika nelayan Indonesia memang bersalah karena sudah mencari ikan di wilayah negara lain namun tetap saja, tidak dibenarkan melakukan penembakan seperti itu.
“Nelayan kita hanya mencari makan, mereka bukan penjahat, bukan teroris dan tidak membawa barang terlarang. Itu yang kita sesalkan, kenapa harus ditembak seperti itu,”ujar Wabup.
Jika memang nelayan melakukan pelanggaran maka dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku bukan ditembak, apalagi sampai mengakibatkan korban jiwa. Ia menegaskan bahwa keadilan akan terus diperjuangkan dan pihak pemerintah sudah menyampaikan kekecewaan kepada Pemerintah PNG terhadap penembakan yang sudah dilakukan tentara negara tersebut.**
