Jayapura, – Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRK Keerom. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi program kerja pembangunan, khususnya terkait penanganan ruas jalan provindi yang ada di wilayah Kabupaten Keerom.
Kunjungan kerja DPRK Keerom ini disambut hangat oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, bersama anggota Komisi IV, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM dan Staf di Ruangan Rapat Komisi IV DPR Papua, Selasa, 23 September 2025, siang.
Kepada pers, Ketua Komisi III DPRK Keerom, Richie Tafor, SE, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pengecekan terhadap sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Keerom. Salah satunya ruas Jalan Arso XIV (Wulukubun) – Kwarja dan Jalan Arso XIV (Wulukubun) – simpang batas kota Jayapura/Keerom yang hingga kini belum seluruhnya rampung dikerjakan.
“Hari ini kami mengecek sejauh mana pekerjaan ruas jalan di Keerom, khususnya salah satunya ruas Jalan Arso XIV (Wulukubun) – Kwarja dan Jalan Arso XIV (Wulukubun) – simpang batas kota Jayapura/Keerom Ada ruas yang belum diselesaikan di dalam kabupaten, dan itu yang kami koordinasikan dengan Komisi IV DPR Papua,” ujar Richie kepada sejumlah awak media usai pertemuan bersama Komisi IV DPR Papua, Selasa, 23 September 2025.
Demgan demikian, pihaknya berharap, ke depan masyarakat dapat memanfaatkan jalan tersebut untuk akses mengangkut sayur mayur ke pasar serta ke sekolah dan ke pusat perkantoran Kabupaten Keerom.
Hanya saja ungkap Richie, , DPRK Keerom juga baru mengetahui adanya SK pembangunan jalan tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke DPR Papua.
“Karena itu, pengecekan dilakukan dengan mengacu pada SK Gubernur Papua No. 188.4/113/Tahun 2013 terkait daftar ruas jalan provinsi yang masuk dalam pembangunan tahun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menyambut baik atas kunjungan Komisi III DPRK Keerom.
Namun Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pentingnya sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kami menerima kunjungan dari Komisi III DPRK Keerom bersama-sama dengan Wakil Ketua II DPRK keroom juga yang ikut menemani
dalam rangka sinkronisasi program kerja, khususnya terkait jalan provinsi. Setiap beberapa tahun selalu ada pembaruan nomenklatur ruas jalan. Karena itu, koordinasi ini penting untuk memperjelas mana ruas provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” jelas Edward yang merupakan salah satu anggota DPR Papua termuda.
Untuk itu, Edward menambahkan, komunikasi antara DPR Papua dan DPRK Keerom perlu terus berlanjut agar perencanaan pembangunan ke depan berjalan selaras.
“Harapannya, dengan sinergi yang baik tidak terjadi tumpang tindih. Kabupaten tidak membangun di ruas provinsi, begitu juga sebaliknya. Pertemuan awal yang baik ini semoga berlanjut dalam koordinasi sehingga nomenklatur pembangunan jalan maupun jembatan di Keerom bisa lebih jelas,” pungkasnya. (Tiara).
