MERAUKE,ARAFURA,-Ketua DPRD Merauke, Benjamin Izaac Latumahina belum lama ini memimpin pertemuan dengan instansi terkait dan perwakilan guru serta PGRI guna membahas tentang pendidikan inklusif yang merupakan wadah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau difabel sehingga dapat dididik di sekolah terdekat atau bersama-sama dengan teman seusia mereka tanpa harus dikhususkan. “Dengan demikian yang berkekurangan tetap dapat dididik tanpa ada pembatasan, dalam arti layanan pendidikan yang bersifat khusus,”jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Thiasoni Betaubun mengemukakan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus selain ditangani oleh Dinas Sosial juga dididik di SDLB, SMPLB dan SMALB.
Diakui proses pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sudah berjalan cukup lama. Hanya saja istilah inklusif memang belum lama digaungkan guna merangkul anak-anak tersebut. “Memang pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus polanya berbeda dalam hal mekanisme pelayanan. Namun tetap diharapkan data yang diberikan sesuai sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara anak-anak yang dididik secara non formal dengan yang berkebutuhan khusus,”jelasnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 1 Merauke, Sergius Womsiwor menyampaikan bahwa pendidikan inklusif sebenarnya bukan hal baru.
Sebab sejak bangsa ini dideklarasikan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat maka para pendiri bangsa ini telah memikirkan untuk menerapkan pola pendidikan yang sesuai dalam mencerdaskan bangsa. Ada dua komponen yang harus dipahami dalam pendidikan inklusif karena ada yang permanen dan ada yang tidak permanen. Yang permanen adalah proses pendidikan yang saat ini ditangani oleh SDLB, SMPLB dan SMALB sedangkan non permanen meliputi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar karena kondisi anak di dalam keluarga. Mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya.
“Oleh sebab itulah, mengapa sampai saya memperjuangkan pendidikan inklusif ini dan beberapa waktu lalu dilaunching oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Kita juga harus memastikan, apakah anak yang sekolah di SMAN 1 semuanya berasal dari keluarga yang mampu atau tidak. Jangan sampai kita kaku dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya atau dengan kata lain justru dibatasi. Oleh sebab itu saya benar-benar memperjuangkan SK inklusif ini guna memberikan kesempatan kepada anak dalam memperoleh pendidikan,”jelasnya.**
