Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Penyusunan ini menjadi langkah awal dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, mengatakan bahwa KLHS merupakan pendekatan strategis jangka panjang untuk memastikan pembangunan di Bumi Cenderawasih tetap selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
“Dokumen ini memuat konsep pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu meminimalkan potensi permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di masa mendatang,” jelasnya kepada pers usai membuka kegiatan menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Jayapura, Jumat (8/8).
Suzana menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko serta dampak lingkungan, kinerja ekosistem, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
“Melalui penyusunan KLHS ini, kami juga ingin menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di Papua,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis kementerian, kelompok kerja, serta stakeholder lainnya untuk memperkuat koordinasi demi menghasilkan dokumen KLHS yang implementatif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“KLHS RPJMD Papua harus sejalan dengan visi Papua 2025–2045 yang menekankan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri, dan ekonomi kreatif. Ini juga menjadi kontribusi Papua dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
