Sentani,- Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan segera direalisasikan oleh Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korri Simbolon, S.Sos., MPS.Sp, mengungkapkan hasil survei kedua dari tim Kementerian menyatakan lokasi tersebut layak dijadikan pusat pendidikan dengan sistem asrama.
“Luas lahan yang tersedia mencapai 8,1 hektare, lokasinya strategis karena dekat bandara, tersedia listrik dan air tanah yang melimpah, sehingga lebih dari cukup untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Korri.
Meski demikian, terdapat sejumlah catatan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah status lahan yang masih berjenis hak pakai. Namun menurut Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten (DP2KP), hal itu tidak menjadi hambatan karena seluruh aset pemerintah daerah memang berstatus hak pakai. Kendala lain adalah masih adanya bangunan eksisting berupa rumah dan kantor penyuluh milik Dinas Pertanian di lokasi tersebut. Sesuai arahan Bupati Jayapura, bangunan tersebut harus segera dibersihkan agar lahan siap digunakan.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan mulai pada September 2025 dan paling lambat selesai pada Desember 2025. Sementara kegiatan belajar mengajar diharapkan bisa dimulai pada tahun 2026. “Yang paling penting sekarang adalah memastikan lahan dalam kondisi clear and clean. Kalau sudah, berarti siap dibangun,” ujar Korri kepada pers, Selasa (26/8/2025).
Sekolah Rakyat ini akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas awal sekitar 300 siswa. Peserta didik akan diprioritaskan dari keluarga miskin ekstrem (desil 1). Seluruh siswa akan tinggal di asrama, dengan kebutuhan seperti makan, pakaian, peralatan sekolah, hingga laptop ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Selain memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan makan dan minum siswa akan dipasok oleh warga setempat, sementara orang tua siswa akan diberdayakan sesuai potensi yang dimiliki, seperti bantuan usaha pertanian atau perdagangan.
Untuk tenaga pendidik, Kementerian Sosial akan merekrut guru baru dengan prioritas kerja sama bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Sedangkan untuk kepala sekolah, Bupati Jayapura akan mengusulkan tiga nama yang akan dipilih satu oleh pemerintah pusat.
“Melalui Sekolah Rakyat ini, bukan hanya anak-anak yang mendapat pendidikan layak, tetapi juga orang tua dan masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Korri Simbolon.
