OJK : Kampung Sabron Sari Jadi Proyek Percontohan Desa Cakap Keuangan

Jayapura – Otoritas Jasa keuangan (OJK) melauching program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) melalui edukasi keuangan bertajuk “Mama Cerdas Ngobrol Keuangan atau MACE NOKEN” di Kampung Sabron Sari, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (27/6/2024).

Kepala OJK Papua, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, kegiatan edukasi yang berlangsung saat ini merupakan program tahapan inkubasi EKI Desa Cakap Keuangan.

Sebagai Informasi Kampung Sabron Sari Kabupaten Jayapura menjadi pilot project Provinsi Papua. Adapun target utama terbentuknya EKI di kampung tersebut adalah agar terciptanya keuangan inklusif.

“Sehingga dapat meningkatkan kepemilikan atau penggunaan produk dan layanan keuangan di kampung tersebut,” ucap Ikhsan.

Sementara itu, Analis Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Muhammad Akbar mengatakan, di kampung tersebut, OJK melakukan edukasi secara tatap muka.

“Dengan materi antara lain edukasi keuangan berkolaborasi dan bersinergi bersama lembaga jasa keuangan dan beberapa stakeholder terkait, dengan peserta kaum perempuan,” kata Akbar.

Akbar menyebut, kegiatan edukasi di kampung tersebut pertama pada tahap inkubasi yang akan diikuti kegiatan edukasi lainnya untuk meningkatkan literasi dan inkulsi keuangan.
OJK berharap dengan adanya kegiatan tersebut, dapat menambah wawasan mengenai keuangan bagi peserta edukasi.

Diketahui bahwa tingkat pemahaman, keterampilan dan kepercayaan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan di Provinsi Papua secara khusus masih sangat rendah sesuai data SNLIK 2022 tingkat literasi adalah sebesar 45,19 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan) Provinsi Papua adalah sebesar 76,36persen.

“Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakt seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasarkan produk dan layanan jasa keuangan dengan berbagai cara bahkan dengan cara yang tidak logis dan ilegal. Seringkali masyarakat tidak mendapat informasi akurat sehingga berpotensi merugikan masyarakat,” jelas Akbar.