Natir: Data Infrastruktur Jadi Dasar Perjuangan DTI dan Otsus Papua
Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua menghimpun data infrastruktur dari sembilan kabupaten/kota melalui Forum SKPD Sinkronisasi Program dan Perencanaan Data Infrastruktur Tahun 2026. Data tersebut akan menjadi dasar pengawalan anggaran Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Otonomi Khusus (Otsus) hingga ke tingkat pusat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, Natir Renyaan, mengatakan forum ini melibatkan unsur pekerjaan umum, perhubungan, sumber daya manusia, serta Bappeda kabupaten/kota.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk menghimpun semua data terkait penanganan ruas jalan, jembatan, pelabuhan, termasuk pertanian dan perumahan,” kata Natir kepada pers disela-sela kegiatan Forum SKPD Program Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2026, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, hasil dari forum SKPD tersebut tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi akan dibawa dalam pembahasan lanjutan hingga ke Jakarta. “Hasil dari forum SKPD ini akan kami bawa ke tahapan berikutnya, termasuk dalam pembahasan RPJMD dan pertemuan dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Menurut Natir, keterlibatan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam forum tersebut, untuk memperkuat sinkronisasi program agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan aspirasi dari kabupaten/kota akan dirangkum dan dikawal agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, forum ini turut berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran, termasuk DTI dan dana Otsus. “Kami berharap aspirasi dari Kabupaten/kota tetap kami kawal sehingga anggaran DTI dan Otsus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk Provinsi Papua,” ucapnya.
Pemprov Papua menargetkan perencanaan infrastruktur tahun 2026 lebih terintegrasi dan berbasis data riil kebutuhan daerah. Dengan demikian, pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan daerah.