NasDem Setujui APBD 2026, Pastikan Berpihak Kepada Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan OAP
Jayapura, – Fraksi Partai NasDem DPR Papua dengan resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pendapat akhir fraksi dibacakan oleh Arifin Mansur, S.Ag, pada Rapat Paripurna V DPR Papua, Kamis malam, 11 Desmber 2025.
Dalam penyampaiannya, Arifin Mansur menegaskan bahwa NasDem menjalankan fungsi anggaran sekaligus representasi politik rakyat Papua untuk memastikan APBD 2026 berpihak pada percepatan pembangunan, reformasi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Dengan demikian, Fraksi NasDem menilai APBD Papua 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif dan akuntabel, terutama di tengah situasi fiskal nasional yang ketat dan tantangan ekonomi daerah yang masih membutuhkan perhatian serius.
“RAPBD 2026 harus benar‐benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua dan memastikan tata kelola pembangunan berjalan transparan serta berdampak langsung,”tegasnya.
Berikut Catatan Fraksi NasDem Terhadap RAPBD 2026
A. Catatan Umum Kebijakan Anggaran
Fraksi NasDem menyampaikan beberapa poin strategis:
1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, NasDem menemukan masih adanya ketidaksesuaian output program antarlembaga (OPD) yang berpotensi mengganggu efektivitas pembangunan daerah. Fraksi meminta pemerintah konsisten dengan dokumen perencanaan daerah.
2. Terapkan Prinsip Value for Money, NasDem menegaskan setiap rupiah APBD harus memberi manfaat optimal, bukan terbuang pada kegiatan seremonial atau program non-prioritas.
3. Perluasan Basis PAD, Fraksi NasDem mendorong Digitalisasi pajak dan retribusi, Penguatan BUMD agar tidak membebani APBD, Pemanfaatan aset daerah secara produktif, Peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4. Optimalisasi Dana Otsus dan DTI
Fraksi NasDem DPR Papua meminta penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur diarahkan tepat sasaran pada: Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan ekonomi OAP Semua harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
B. Catatan Strategis per Bidang
1. Pendidikan, Fraksi NasDem menilai pendidikan adalah fondasi perubahan Papua. Karena itu, alokasi anggaran harus mendukung: Peningkatan kualitas guru, Perbaikan sarana sekolah, Keberlanjutan Beasiswa Otsus dan Distribusi guru ke wilayah pedalaman.
2. Kesehatan, Fraksi NasDem memberi perhatian khusus terhadap Penguatan layanan Puskesmas, Penanganan stunting, Pemenuhan tenaga medis di daerah sulit, Peningkatan fasilitas rujukan RSUD, Pengadaan dokter spesialis dan Menghapus praktik penolakan pasien di fasilitas kesehatan.
3. Infrastruktur, RAPBD 2026 harus memastikan: Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis provinsi, Akses transportasi wilayah adat, Infrastruktur dasar: air bersih, listrik, telekomunikasi, Penyelesaian program prioritas di Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Yapen, dan Supiori, Percepatan pembangunan jalan Sarmi–Mamberamo Raya–Waropen.
4. Ekonomi Kerakyatan, NasDem mendorong Dukungan bagi UMKM dan koperasi lokal, Revitalisasi ekonomi kampung, Peningkatan kapasitas pelaku usaha OAP Hilirisasi komoditas unggulan Papua.
5. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Catatan yang disampaikan: Percepatan digitalisasi pemerintahan, Penguatan APIP sebagai pengawas internal, Efisiensi belanja pegawai, Penyelesaian laporan BPK tepat waktu untuk mempertahankan opini WTP.
C. Pandangan Terhadap Postur APBD 2026
Fraksi NasDem menyoroti:, Belanja Tidak Langsung masih terlalu besar, terutama belanja pegawai. Diperlukan strategi pengendalian agar ruang belanja publik lebih luas. Belanja Langsung harus diarahkan pada program prioritas, bukan kegiatan rutin. Pembiayaan daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka panjang agar tidak menimbulkan defisit struktural. (Tiara).