Jayapura,- Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian serius dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Meskipun menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat, MRP menyoroti implementasi program MBG di Kota Jayapura yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, SE., M.Pd, mengatakan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah di kota Jayapura belum memenuhi standar gizi yang layak.
“Kami temukan minggu itu, makanan bergizi yang diberikan ke sekolah-sekolah belum memenuhi standar. Contohnya, nasi dengan lauk sosis campur mi instan. Padahal, sosis ini kan makanan olahan yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Jayapura ini kaya akan ikan. Kenapa bukan ikan yang digunakan?” tegas Nerlince saat ditemui usai kegiatan Sarasehan Papua Bersatu di Jayapura, Selasa (12/8).
Menurutnya, makanan seperti sosis dan mi instan bukanlah sumber gizi yang tepat bagi anak-anak. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur-dapur penyedia makanan MBG agar kualitas gizi sesuai dengan tujuan awal program, yaitu membentuk generasi sehat dan cerdas.
“Program MBG perlu diawasi lebih ketat. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat lokal, gereja, dan masjid dalam pengelolaannya agar program ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi generasi emas Papua ke depan,” tambahnya.
MRP berharap pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Papua, terutama di wilayah perkotaan seperti Jayapura yang memiliki sumber daya pangan lokal yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami mendukung programnya, tapi pelaksanaannya harus tepat. Jangan sampai niat baik pemerintah malah tidak dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Papua,” ucap Nerlince.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan sebanyak 101 Satuan Pelayanan Perumahan Gizi (SPPG) sudah terbentuk di Tanah Papua.
Dijelaskan, SPPG yang sudah terbentuk diantaranya, Papua ada 38, Papua Barat ada 27, Papua Selatan ada 3, Papua Tengah ada 14 dari yang seharusnya 88, Papua pegunungan ada 4, Papua Barat Daya ada 15. SPPG ini yang berbasis kepada hitungan populasi.
Ia mengatakan, setiap kampung harus ada satu kesatuan pelayanan pemenuhan gizi, dan kalau di tanah Papua ada 7.000 kampung, artinya bukan 88 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dimana yang seharusnya ada 414 di Papua secara keseluruhan.
Ia menambahkan, harus ada 7.000 satuan penanggulangan gizi dan nanti pendekatannya lebih banyak kepada daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), untuk daerah aglomerasi, perkotaan dan lain lain.
Ia juga berharap agar untuk daerah-daerah terpencil yang pengirimannya lebih dari 30 menit, maka nanti berkoordinasi langsung kepada Satuan Tugas (Satgas) yang ada di pemerintah daerah masing-masing.
Dadan Hindayana berharap bahwa nanti yang bekerja di SPPG adalah mama-mama atau warga lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, apakah itu karbohidratnya seperti ubi, pisang, atau ketela. Kemudian proteinnya mungkin diambil dari daerah pantai yaitu ikan.
