Pasific Pos.com
Info Papua

LSM WGAB Minta BPK dan KPK Segera Usut Korupsi Di Papua

Ketua WGAB Papua, Yerry Basri Mak

JAYAPURA – Permintaan seriusi kasus-kasus Korupsi di Papua masih terjadi dan terlontar dari berbagai kalangan, baik tokoh adat, agama serta masyarakat Papua. Terbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua turut meminta dugaan kasus-kasus  yang merugikan masyarakat Papua ini diusut tuntas. Kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang sakit dinilai menjadi salahsatu penyebab jalannya roda pemerintahan tidak maksimal.

Ketua WGAB Papua, Yerry Basri Mak dalam rilisnya kepada media ini meminta pihak terkait baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, maupun KPK RI turun tangan dan harus tegas mengusut dugaan-dugaan ini. Karena menurutnya, pengungkapan kasus Korupsi di Papua masih cukup lambat.

“Saya lihat penegakan hukum di Papua untuk Korupsi belum memadai, kenapa?, karena banyak sekali, pelanggaran  – pelanggaran hukum di Papua, khususnya korupsi yang masih belum tersentuh,” kata Yerry, Minggu (12/12) sore.

“Saya juga melihat kondisi Gubernur Papua yang sakit dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, ada oknum di lingkaran Gubernur yang menghasut dan memprovokasi Gubernur sehingga sering salah ambil kebijakan,”lanjutnya.

Ditegaskan, atas kondisi ini juga mengakibatkan adanya penyelewengan dibeberapa hal yang merugikan negara. Namun dikatakan, yang menjadi poin urgennya adalah terkait penggunaan dana Otsus Papua, PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua. Menurutnya, even-even besar dengan anggaran yang sangat besar ini diduga telah dikorupsi.

“Secara garis besar saya minta untuk BPK  harus mengaudit dana Otsus dan Dana PON dan dana Peparnas. Di udit dan pasti nanti kita akan temukan kejanggalan – kejanggalan itu. BPK Jangan takut audit. KPK harus turun tangan lagi, ini dana besar,”ucapnya.

Menurutnya ada beberapa indikasi penyalahgunaan anggaran yang sudah nampak dipermukaan, baik Otsus maupun PON, sementara Peparnas juga perlu di audit sebagai bentuk transparansi. Otsus nyatanya masih banyak wilayah di Papua yang urung ada pembangunan, roh Otsus untuk kesejahteraan rakyat ini belum menyentuh, dan ini dikorupsi pejabat Papua.

Ia menilai sama halnya dengan dana desa ini juga dikorupsi dan diselewengkan untuk kepentingan lain, bukan untuk masyarakat. Sementara dana PON, itu indikasinya masih banyak honor yang belum dibayarkan, baik kesehatan, media dan sopir.

“Banyak hal dan yang menonjol untuk PON kemarin adalah adanya makanan basi dan pembayaran honor yang belum sampai sekarang untuk medis, media dan supir. Ini uang besar bukan sedikit, masak mereka nggak dibayar-bayar. Ini indikasi kuat KPK harus turun tangan, pejabat-pejabat di Papua ini diperiksa karena indikasinya jelas,”tegasnya.

Dirinya juga menyinggung pejabat-pejabat Papua yang berfoya-foya ke Ibu Kota Jakarta, atau tempat-tempat lain hanya untuk menghabiskan uang rayat. Dimana nalurinya, bersenang-senang dibawah penderitaan rakyatnya.

“Sejahteraan dulu rakyatmu, mereka minta apa, jalan kah, sekolah kah, kesehatan kah, ini harus diperhatikan. Jangan mereka berteriak karena kalian para pemimpin daerah yang seolah hanya urus kesenangan sendiri, ini tidak betul,”tukasnya.

Artikel Terkait

Tak Hanya di Papua, Demo Anti Korupsi Pemuda Papua Digelar di KPK

Jems

Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Gelar Penghargaan ACFFest 2021

Bams

KPK Minta Komitmen Kepala Daerah dan DPR Papua Serius Berantas KKN

Bams

KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua

Bams

Pencegahan Korupsi di Papua Masih  Stagnan

Bams

Wakil Ketua KPK Hadiri Kuliah Umum di Universitas Yapis Papua

Bams

Wakil Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Papua Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Bams

KPK Dorong Pemda Papua Benahi Data Penerima Bansos

Bams

Kominfo dan KPK Gelar Training of Trainers Penggunaan Aplikasi E-LHKPN

Bams