Jayapura, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mulai melakukan proses distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak, menyampaikan bahwa seluruh logistik surat suara yang dicetak di Makassar, Jawa Timur, dan Jakarta telah tiba di Jayapura sesuai dengan jadwal, yaitu pada Selasa, 10 Juni 2025.
“Hari ini kita lakukan pembongkaran logistik di Depo Kontainer Tanto, Jalan Kelapa Dua Entrop, dan langsung mendistribusikannya ke KPU kabupaten/kota,” ujarnya.
Simbiak menjelaskan, sebanyak 772.695 lembar surat suara telah dicetak. Jumlah tersebut mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, yaitu sebanyak 750.959 pemilih, ditambah 0,2 persen surat suara cadangan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan bahwa 95 persen logistik sudah berada di gudang dan dalam proses sortir oleh petugas. “Kami optimis seluruh logistik akan tiba tepat waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa distribusi logistik ke tingkat distrik dan kampung akan dilakukan pada H-14 atau sekitar tanggal 24 Juli 2025.
Selain itu, KPU telah memetakan wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan terluar yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses distribusi.
“Kami minta teman-teman di KPU kabupaten/kota terus update informasi pengiriman logistik, agar kita bisa segera menindaklanjuti jika terjadi kendala, baik ke Bawaslu maupun ke Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan seluruh penyelenggara di daerah untuk menyukseskan PSU.
“Kita selalu berkomitmen menyukseskan PSU ini, dan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota akan terus dilakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang, mengingatkan KPU Papua untuk memastikan distribusi logistik ke kabupaten/kota dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur.
Ia menegaskan bahwa setiap kerusakan logistik yang ditemukan harus segera dilaporkan dan diganti tepat waktu agar tidak mengganggu proses pemungutan suara.
“Kami minta jika ada kerusakan logistik segera dilaporkan dan dilakukan penggantian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kelancaran PSU,” ujarnya.
Amandus juga menyoroti daerah-daerah dengan akses sulit seperti Waropen, Mamberamo Raya, dan Sarmi yang harus ditempuh dengan pesawat kecil atau speed boat. Ia meminta KPU menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengiriman logistik ke wilayah-wilayah tersebut.
“KPU harus benar-benar mengantisipasi pengiriman ke daerah-daerah terpencil itu agar logistik tidak rusak di perjalanan. Proses ini tidak bisa sembarangan,” tegasnya.
Bawaslu Papua, kata Amandus, akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses distribusi logistik hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Menurutnya, waktu yang tersedia cukup panjang sehingga tidak boleh ada alasan terjadinya penundaan atau pencoblosan susulan akibat logistik tidak tiba tepat waktu.
“Proses pengiriman harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Kami harap ini bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ucapnya.
Di sisi lain, Amandus juga menegaskan bahwa saat ini tahapan kampanye sudah berlangsung, sehingga semua pihak yang dilarang terlibat secara hukum, seperti TNI, Polri, dan ASN, wajib menjaga netralitas.
“Kami ingatkan lagi, semua aparatur negara harus netral. Ini penting agar PSU berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” tutupnya.
