Pasific Pos.com
Headline Kabupaten Jayapura

Konflik Tidak akan Terjadi Jika Kebijakan Pemerintah Pro Masyarakat Adat

Sinung Karto Kepala Devisi Penanganan Kasus PB AMAN.

Jayapura – Kepala Devisi Penanganan Kasus PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PB AMN Sinung Karto menyoroti adanya kebijakan pemerintah yang kurang pro kepada kepada Masyarakat Adat sehingga banyak terjadi gesekan sehingga menimbulkan Konflik berkepanjangan.

“Konflik itu tidak akan terjadi jika kebijakan Pemerintah selalu pro kepada Masyarakat Adat “ kata Sinung Karto disela-sela serasehan di Kampung Yokiwa selasa, (25/10/2022) .

Sinung Karto yang juga pengurus besar PB AMAN Pusat dan selalu mendampingi masyarakat adat pada kasus-kasus sengketa masyarakat adat , mangakui bahwa pemerinta kurang memberikan ruang kepada masyarakat adat , sehingga tidak adanya kepercayaan masyarakat adat kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah .
“intinya masyarakat adat tidak pernah mengambil hak orang lain , masyarakat adat hanya mempertahankan apa yang menjadi hak mereka yang mereka peroleh secara turun temurun “ tegas Sinung Karto .

Hal itu di sampaikan Sinung dimana ketika masyarakat adat mempertahankan hak mereka terkadang Masyarakat adat di atasi dengan tindakan-tindakan kekerasan . dirinya berharap kedepan masyarakat adat tidak lagi mendapatkan kriminalisasi terhadap apa yang mereka perjuangkan .
“kami sangat berharap Masyarakat adat tidak mendapatkan kriminalisasi , sebaiknya pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak masyarakat adat “ harapnya.

Devisi Penanganan Kasus PB AMAN Pusat menangani hamper 200 lebih kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat , yang di lakukan oleh Investor, Korporasi, Pemerintah ,TNI/Polri .

Thema pembahasan pada serasehan satu Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN VI di Kampung Yokiwa hari pertama selasa, 25 Oktober 2022 “Memperkuat Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Mandat Konstitusi untuk Menghormati dan Melindungi Masyarakat Adat” .dengan menghadirkan pembicara dari PB AMAN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Akademisi, Bupati Jayapura, serta Biro Hukum Sekda Provinsi Papua Barat. (nesta –MC KMAN VI)

Artikel Terkait

Kontingen AMAN Kaltara Bawa Misi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Jems

Peserta Kontingen AMAN Kalbar Apresiasi Pelayanan Masyarakat Kampung Putali

Jems

Masyarakat Adat Berharap Transisi Energi Terbarukan Yang Berkeadilan

Jems

Kepala Kampung Putali Sampaikan Terima kasih kepada Panitia lokal KMAN-VI

Jems

Sarasehan Dua Hari di Obhe Kampung Sereh Berjalan Lancar dan Aman

Jems

Sejak 2013 PP MAN Tangani 200 lebih kasus MA

Jems

Dukung KMAN, Angkasa Pura I Bersama Dinas Perkebunan Tanam Pohon Sagu

Jems

Pentingnya Dukungan Publik dan Media untuk Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Jems

Nahkodai AMAN, Rukka Siap Jalankan Mandat KMAN VI

Jems