Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Komisi III DPRP Bersama Bank Papua Gelar Rapat Kerja Bahas KUA – PPAS 2022

Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, SE, M.Si saat memimpin rapat kerja bersama Direksi Bank Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu 17 November 2021.( foto Tiara).

Jayapura – Komisi III DPR Papua menggelar rapat kerja dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 17 Nopember 2021.

Usai rapat kerja, Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, SE, MSi mengatakan, jika dalam rapat itu pihaknya membahas tentang beberapa hal terkait dengan tanggungjawab Bank Papua dalam membantu pemerintah daerah.

“Inti dari pertemuan dengan mitra, kita mulai dengan Bank Papua, karena kita membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara (KUA – PPAS) tahun 2022, sehingga Bank Papua kita undang untuk berdiskusi terkait tugas dan tanggungjawabnya termasuk mengenai penyertaan modal, pelayanan masyarakat baik kredit dan lainnya,” kata Benyamin Arisoy kepada Wartawan, usai rapat.

Bahkan, Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Beny Arisoy itu berharap, Bank Papua tetap memainkan peran dan fungsi sebagai bank yang turut serta mendorong pembangunan di Tanah Papua.

Untuk itu, Komisi III DPR Papua bersama direksi Bank Papua melakukan rapat kerja termasuk membahas pengelolaan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga dan lainnya.

“Jadi perlu penjelasan soal dana pihak ketiga selain dari dana pemerintah daerah, juga dana pihak ketiga dari masyarakat. Artinya, tidak hanya dana dari pemerintah daerah saja, sehingga dengan upaya – upaya yang dilakukan Bank Papua agar penghimpunan dana pihak ketiga menjadi lebih baik atau meningkat lagi,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga membicarakan tentang pembagian deviden Bank Papua kepada pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Papua yang telah menginvestasikan dananya dalam bentuk penyertaan modal yang diharapkan menerima deviden yang akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dan salah satu harapan penyertaan modal dari pemerintah daerah ke Bank Papua itu kan penerimaan PAD, sehingga kami bicarakan bagaimana pembagiannya dari direksi Bank Papua, dimana 55 persen dalam bentuk deviden dan 45 persen dalam bentuk modal ditahan atau cadangan untuk mengcover hal – hal yang tidak terduga,” ujar Beny Arisoy.

Kata Beny Arisoy, pihaknya juga berharap Bank Papua dapat melakukan pembenahan termasuk cabang – cabang di luar Papua yang tidak efektif diharapkan segera diambil langkah untuk ditutup saja. Sedangkan, cabang – cabang yang memberikan manfaat dan pendapatan agar tetap berjalan.

“Cabang Bank Papua di Jakarta, Makassar dan Toraja, itu mungkin masih bisa dipertahankan. Sedangkan di luar itu, kami minta untuk dipertimbangkan, karena biaya operasional terlalu besar daripada pemasukan, sehingga harus menjadi perhatian managemen,” ucapnya.

Namun Komisi III DPR Papua juga berharap Bank Papua segera membuka BPD Link dimana pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, karena bisa dimanfaatkan masyarakat hingga di kampung untuk menabung dan transaksi lainnya.

“Jadi, kami berharap segera dilaunching di Papua. Sehingga daerah – daerah yang sudah ada signal telekomunikasi agar bisa dilaunching, agar Bank Papua bisa merebut peluang ini,” harapnya.

Selain itu, Beny Arisoy juga mengungkapkan, jika saat ini Bank Papua sudah jauh lebih baik lagi dalam performance dan penampilan juga dari sisi pengelolaan lebih baik lagi ke depan.

“Kami lihat, hari ini Bank Papua sudah sehat dan jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Ini harapan yang sangat baik untuk kita Bank Papua yang sudah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya. (Tiara).