Komisi II DPR RI Bertemu Gubernur Papsel Dan Bupati Empat Kabupaten
MERAUKE-Agenda Komisi II DPR RI yang diwakili Anggota Komisi II Dapil Papua Selatan dan Banggar DPR RI, Indrajaya bersama Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otsus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo berlanjut dengan menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan bupati empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Selasa (11/8) bertempat di Swiss-Belhotel.
Dalam sambutannya, gubernur mengemukakan bahwa kehadiran pimpinan daerah pada momentum tersebut merupakan wujud komitmen bersama serta ungkapan syukur dan rasa terima kasih atas kemurahan Tuhan karena memberikan anugerah sebuah provinsi yang telah diperjuangkan sejak lama. Rasa syukur diaplikasikan dalam bentuk pembangunan, baik sarana prasarana wilayah maupun SDM.
Sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan maka Kemendagri bersama DPR RI melakukan evaluasi terkait progress pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan yang telah berjalan 3 tahun.
Oleh sebab itu OPD di lingkup Provinsi Papua Selatan diminta untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait gambaran umum tentang Provinsi Papua Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan Komisi II kepada presiden.
Selanjutnya Sumule Tumbo mengungkapkan, pihaknya telah menyamakan persepsi dengan OPD Pemerintah Provinsi Papua Selatan di kantor gubernur dan menyampaikan secara teknis lampiran Permendagri Nomor 11 Tahun 2024 tentang pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
Pemahaman yang sama juga diberikan saat bertemu jajaran Pemerintah Kabupaten Merauke di kantor bupati. Ia berharap dengan pertemuan bersama empat kabupaten maka semua tahapan akan rampung secara keseluruhan.
Sementara itu Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze menyampaikan beberapa poin penting di antaranya terkait komitmen hibah Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, aset Hotel Asmat, pengelolaan perbatasan, kewenangan bidang pendidikan dan P3K.
Bupati Yoseph mengungkapkan, terbentuknya Provinsi Papua Selatan adalah wujud komitmen semua pihak, baik empat kabupaten maupun masyarakat di Provinsi Papua Selatan. “Apa yang menjadi kesepakatan yang telah dibuat oleh para pimpinan terdahulu di Kabupaten Merauke akan menjadi komitmen kami untuk melanjutkan.
Dengan begitu kita bersama-sama akan menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kita di Kabupaten Merauke, ” terang Yoseph.
Pada kesempatan yang sama, Indrajaya saat ditemui wartawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melihat langsung pemaparan gubernur dan pimpinan daerah empat kabupaten. Diakui progress untuk Papua Selatan sudah cukup baik dibandingkan dengan DOB yang lain. Namun perlu didorong lagi soal infrastruktur sehingga menunjang roda pembangunan yang berjalan.(iis)