Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Kemenkeu Gelar Lelang Bazar, Libatkan UMKM Papua Hingga Maluku

Suasana lelang UMKM yang digelar Kemenkeu Papua. (Foto : Sari)

Jayapura – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Papua melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar Lelang Bazar UMKM bertajuk “Lelang dari Timur” di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Selasa (15/8/2023).

Lelang diikuti 20 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan 24 item lelang dan 25 UMKM peserta bazar yang merupakan binaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), DJKN, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan Bank Indonesia.

Kepala DJKN Provinsi Papua, Wibawa Pram Sihombing mengatakan, melalui lelang, para pelaku UMKM dapat memastikan produknya dapat terjual dengan harga terbaik.

Ia menambahkan bahwa lelang produk UMKM tersebut merupakan kolaborasi dari empat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerja DJKN Papabaruku.

Masing – masing KPKNL memiliki tema lelang yang unik menggambarkan kekhasan daerah masing-masing. KPKNL Jayapura dengan tajuk ‘Pasar Lelang Mama-mama’, KPKNL Biak Numfor bertajuk ‘Lelang Kasuari’, KPKNL Sorong bertajuk ‘Lelang Mambri’, dan KPKNL Ambon dengan tajuk ‘Maluku Pung Lelang’.

Dia menambahkan bahwa institusi lelang telah hadir di Indonesia sejak 115 tahun lalu, ditandai dengan adanya Undang-Undang Lelang atau Vendu Reglement pada tahun 1908 masa Pemerintahan Hindia Belanda.

“Saat ini lelang telah bertransformasi menjadi sarana penjualan barang yang modern melalui lelang.go.id sebagai platform utamanya, melayani penjual dan pembeli dari Sabang sampai Merauke,” kata Wibawa.

Hal senada diungkapkan Kepala Kemenkeu Perwakilan Provinsi Papua, Moudy Hermawan. Menurutnya, kegiatan tersebut salah satu upaya pihaknya memberdayakan UMKM.

“Kita memberikan pasar kepada UMKM melalui lelang dengan mekanisme memungkinkan pembentukan harga secara kompetitif, sehingga harga jual mencapai optimal,” kata Moudy.

Namun yang berbeda pada pelaksanaan lelang kali ini, kata Moudy, Kemenkeu melibatkan UMKM yang ada di Papua Barat dan Maluku. (Zul)